Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Bali terkait bonus atlet dan pelatih PON XX/Papua yang dinilai rendah dan dipotong pajak yang tinggi.
"Mengenai pemotongan bonus atlet PON, saya mengambil kebijakan dengan menambah besaran nilai bonus, sehingga besaran bonus yang diterima para atlet, pelatih, Ketua Pelatda dan ketua kontingen, setelah dipotong pajak penghasilan, maka besaran nilainya sama dengan pemberian 'awal'," kata Gubernur dalam jawaban pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Bali yang dibacakan Wagub Cokorda Oka Ardhana Sukawati pada rapat paripurna ke-4 DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Gubernur Bali menyebutkan akan menambah besaran nilai bonus, sehingga setelah dilakukan pemotongan pajak penghasilan besaran nilainya sama dengan pemberian awal.
Meski belum dirinci tentang besaran nilai bonus tersebut, namun hal ini mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali, I Ketut Juliarta yang mengusulkan bonus atlet dalam rapat paripurna sebelumnya.
"Terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah memenuhi saran atau usulan Fraksi Partai Gerindra dimana gubernur telah mengambil kebijakan menambah besaran bonus untuk menutupi pajak yang dibebankan kepada atlet," ucapnya.
Juliarta mengapresiasi kebijakan gubernur karena sudah memperhatikan nasib para atlet yang telah berjuang mewakili Bali di ajang olahraga nasional empat tahunan ini.
Baca juga: Fraksi Gerindra DPRD Bali usulkan tak ada pemotongan bonus PON XX
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah mengatakan DPD Gerindra sangat memahami kondisi keuangan Daerah Bali. Namun para atlet PON kontingen Bali sudah mengharumkan nama Bali di tingkat nasional. Sehingga Bali mampu menduduki peringkat 5 besar, tentu ini suatu perjuangan yang sangat luar biasa oleh para atlet dan oficial.
Hal ini menurutnya penting. Di tengah pandemi para atlet latihan menggembleng diri untuk mengharumkan nama Bali.
"Sesuai Pergub, sebenarnya pembayaran bonus atlet bisa dilakukan dalam dua tahun anggaran dan pajaknya agar dibantu oleh Pemprov Bali, tidak dibebankan kepada atlet," ujar De Gadjah yang juga Ketua Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Bali.
Ia mengatakan kalau atlet dan oficial sudah diperhatikan, mereka tentu bisa berkonsentrasi latihan untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabang olahraga.
"Kami harapkan pemerintah agar memperhatikan kebutuhan mereka. Jika hal ini dapat dipenuhi tentu segala tenaganya akan konsentrasi mempersiapkan diri berlaga pada kegiatan berikutnya," ucapnya.
