Presiden Jokowi minta Korpri jadi pencetus, bukan pengikut

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terus meningkatkan kompetensi diri agar bisa menjadi trendsetter atau pencetus dalam beradaptasi dengan perubahan.

"Di era disrupsi ini, saya berharap seluruh anggota Korpri harus mau dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter bukan sebagai follower," kata Presiden dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Musyawarah Nasional IX Korpri, yang disaksikan di Jakarta, Jumat.

Kepala Negara meminta Korpri bersikap terbuka, dengan menghilangkan semua ego, baik ego sektoral, ego daerah, hingga ego ilmu. Karena, menurut Presiden, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

"Banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian, oleh satu lembaga tertentu dan bahkan oleh satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi adalah kunci menghadapi tantangan masa depan," ujar Presiden.

Baca juga: Pemerintah Indonesia-Singapura sepakati perjanjian ekstradisi

Dia menegaskan, dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama. Presiden meminta Korpri tidak terpaku pada cara-cara lama, melainkan segera menerapkan cara-cara baru, memanfaatkan teknologi, menerapkan e-government.



"Teknologi telah memungkinkan pelayanan dilakukan lebih cepat dan lebih akurat," kata Presiden.

Lebih jauh Presiden juga meminta Korpri untuk terus menjadi simpul penting persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari beragam suku, agama dan budaya.

Anggota Korpri, kata Presiden, juga beragam dari seluruh penjuru Tanah Air. Oleh karena itu Korpri harus menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis.

"Saya tegaskan lagi perubahan yang paling penting adalah perubahan nilai, perubahan budaya, bukan sesuatu yang mengawang-awang dan di atas kertas, tapi mampu ditransformasikan dalam etos kerja. Sehingga perubahan menjadi nyata, perubahan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Presiden: APBN hemat Rp60-70 triliun jika stop impor LPG diganti DME

Menurutnya, perubahan etos kerja memerlukan ekosistem yang baik. Sistem dan tata kelola harus terus diperbaiki, ASN perlu difasilitasi lingkungan kerja yang pintar, nyaman, serta produktif.

"Kita juga memerlukan lebih banyak lagi smart ASN, talenta-talenta unggul perlu diasah dengan baik, dengan pendidikan dan latihan yang berkualitas dan berstandar dunia. sehingga terbentuk ASN yang berintegritas, profesional, inovatif dan kreatif. Saya yakin dengan reformasi birokrasi yang konsisten, ASN akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air," ujar Presiden.