"Sampai dengan saat ini saya melihat bagaimana pemerintah dan juga TNI-Polri berkonsentrasi mempertanggungjawabkan rantai distribusi vaksin itu, dan bagaimana pemerintah juga menyiapkan manajemen risiko untuk menghindari vaksin ilegal," kata Ketua IDI Cabang Denpasar dr. I Ketut Widiyasa saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Rabu.
Ia menjelaskan proses distribusi sudah melalui pemeriksaan yang ketat, pengawalan secara masif oleh petugas dan juga dibawa dari gudang obat masing-masing daerah.
Selain itu, setiap fasilitas kesehatan yang akan menyelenggarakan vaksinasi juga berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan Bali. Untuk itu, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait vaksinasi booster ilegal harus dihindari.
"Saya yakin pemerintah juga sudah menyiapkan manajemen risikonya untuk mencegah vaksin palsu. Namun, dalam pelaksanaannya pasti ada aja oknum-oknum ingin memanfaatkan ketakutan masyarakat terkait vaksin itu. Seperti menyebarkan informasi hoaks tentang memberikan suntikan kosong, vaksin palsu, tapi tetap semua yang vaksin itu tercatat dan aman," ujarnya.
Sebelumnya, untuk tenaga kesehatan yang divaksinasi booster sudah mencapai lebih dari 85 persen untuk seluruh Bali. Kata dia, tidak ada dampak signifikan yang terjadi, hanya respon tubuh yang tidak jauh berbeda saat vaksin dosis pertama dan kedua.
"Capaian seluruh Bali sampai di bulan Oktober 2021 mencapai 85 persen dan saya yakin semuanya saat ini sudah lebih, dan melampaui target pemerintah. Saat itu vaksin dosis ketiga dengan jenis Moderna," katanya.
Sementara untuk pelaksanaan 12 Januari mendatang masih menunggu sistem pelaksanaannya dari pemerintah pusat.*
