Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja pada tahun depan.
Febrio menuturkan jumlah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar 11 triliun tersebut masuk dalam 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial 2022 yang sebesar Rp203 triliun.
“Pada 2022 program Kartu Prakerja dilanjutkan. Skema pelaksanaannya semi bansos dan akan bersifat reguler dengan mempertimbangkan situasi yang makin kondusif,” katanya dalam Webinar Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu.
Febrio menjelaskan nantinya program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan adanya perbaikan seperti peningkatan tata kelola program secara transparan dan akuntabel.
Perbaikan ini juga dari sisi pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan mitra platform.
Selanjutnya, efisiensi program Kartu Prakerja di era digital turut diikuti dengan modul pelatihan yang semakin variatif untuk memenuhi kebutuhan peserta baik formal maupun tidak formal.
“Evaluasi harus terus dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari suatu program,” ujarnya.
Sementara itu, Febrio menyebutkan secara kumulatif jumlah penerima program Kartu Prakerja sejak 2020 sampai 30 September 2021 sudah mencapai 12 juta orang yang tersebar di 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Untuk alokasi program Kartu Prakerja pada 2020 adalah sebesar Rp20 triliun yang terealisasi melalui 11 batch dengan 5,9 juta penerima senilai Rp13,4 triliun.
Untuk tahun 2021, alokasi program Kartu Prakerja mencapai Rp21,2 triliun yang semula Rp20 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 5,7 juta orang dan realisasi per Oktober mencapai Rp9,42 triliun bagi 2,7 juta peserta.
Menurutnya, program Kartu Prakerja ini sekaligus merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Febrio mengatakan Kartu Prakerja kita tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat namun turut menawarkan skill development.
"Ini menjadi fondasi dalam meraih kesempatan kerja yang lebih luas terutama pada saat kegiatan ekonomi masih seperti sekarang ini,” tegasnya.
