Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja memberikan banyak manfaat mengingat merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan.
"Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan saat membuka webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology. Kegiatan itu pendukung Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat, Jumat (10/2/2023).
Dikatakan Airlangga hasil program itu sejak tahun 2020 hingga 2022, lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini. 51 persen dari mereka adalah perempuan dan 3 persen adalah penyandang disabilitas.
"Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” kata Airlangga.
Menko menyatakan bahwa program ini lebih dari sekedar kebijakan, pendanaan atau teknologi. Dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan dan individu.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menambahkan, Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bisa secara bebas memilih pelatihan online yang tersedia di mitra e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja saat ini tanpa diskriminasi.
“Sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP,” ujar Denni.
Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena mengungkapkan pengalaman Kartu Prakerja patut ditiru negara-negara lain mengingat yang dilakukan Prakerja sejalan dengan misi organisasi yang dipimpinnya yakni memberikan kesempatan pembelajaran seumur hidup.
“Tujuan pembelajaran sepanjang hayat, antara lain bertujuan untuk menekan ketidakadilan gender dan ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan memaparkan, dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan TNP2K, 96 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengaku puas dengan pelatihan yang diterima dan juga kecepatan pencairan insentif.
“Kartu Prakerja merupakan program pemerintah pertama di Indonesia dengan implementasi digital end-to-end dan pembayaran Government-to-Person (G2P) yang berpusat pada penerima manfaat,” kata Elan.
