Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima plakat dan piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020 dari Kementerian Keuangan yang diserahkan di Kantor Bupati Karangasem, Senin.
Plakat dan piagam penghargaan ini diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho didampingi Kepala Bidang PP2, Wayan Juena dan Kepala Bidang PAPK, Ermina, dan diterima oleh Bupati Karangasem Gede Dana, yang didampingi Wabup Artha Dipa, Asisten III, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bagian serta OPD terkait.
"Pak Bupati dan Wabup, kami sampaikan kedatangan kami dari Denpasar ke Kabupaten Karangasem merupakan amanat dari Menteri Keuangan karena Kabupaten Karangasem sudah selama enam kali berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan (BPK)," ujar Kepala Kanwil DPJb Bali setelah melakukan penandatanganan MoU kerja sama antara Kanwil DPJb Provinsi Bali dengan Pemkab Karangasem.
Bupati Gede Dana mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI yang disampaikan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali karena telah menyampaikan piagam penghargaan tersebut.
Baca juga: Pemkab Karangasem terima Plakat Penghargaan WTP dari Kemenkeu
"Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemkab Karangasem terkait opini WTP yang kami raih selama enam kali berturut-turut,” ujar Gede Dana.
Bupati Gede Dana menambahkan, Opini WTP dari BPK RI ini merupakan harapan bersama dan tanggung jawab kepada masyarakat Karangasem sebagai sebuah kewajiban dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Tentunya, pencapaian tersebut juga telah melalui perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan yang benar sesuai ketentuan.
Gede Dana berharap ke depannya seluruh Kepala OPD juga diminta agar berupaya melakukan penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara maksimal dan berkelanjutan serta melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal Pemda terhadap temuan BPK.
“Menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap dapat mempertahankan predikat WTP pada tahun mendatang,” katanya. (*)
