Wapres: Vaksinasi COVID-19 jadi penentu penurunan tingkat PPKM

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, mengatakan, cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 menjadi syarat dan penentu untuk menurunkan tingkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah.

Hal itu dia bilang saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat di The Media Hotel and Tower Jakarta Pusat, Selasa.

"Jadi vaksin ini menjadi salah satu penentu untuk turunnya tingkat (PPKM), sehingga kita benar-benar menjaga supaya imunitas masyarakat ini terjaga, walaupun COVID-19 belum hilang sama sekali," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Luhut: Ada tiga kunci hidup berdampingan dengan COVID-19

Ia menjelaskan syarat penurunan PPKM dari tingkat III ke II ialah sedikitnya 50 persen masyarakat di suatu daerah harus sudah mendapatkan vaksin. Sementara untuk penurunan PPKM tingkat II ke I ialah sebanyak 70 persen masyarakat sudah divaksin Covid-19.

"Kami ingin ketika dari tingkat III ke tingkat II itu minimal harus dicapai di daerah itu 50 persen masyarakatnya sudah divaksin. Dari (PPKM) tingkat II ke tingkat I, kami harapkan masyarakatnya sudah tervaksin 70 persen," jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Pandjaitan, dalam keterangannya Senin (13/9), mengatakan, pemerintah akan menggunakan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan tingkat PPKM di wilayah Jawa dan Bali.

"Pertama, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia (lanjut usia) harus mencapai 40 persen, sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level tiga ke level dua," kata dia.

Baca juga: Luhut: status Bali jadi Level 3, PPKM Jawa-Bali berlanjut hingga 20 September

Daerah yang saat ini berada di tingkat II akan diberi waktu dua pekan untuk mengejar target yang ditentukan. "Jika (target) tidak bisa dicapai, maka akan dinaikkan statusnya kembali ke level tiga," ujar dia.