KSP kawal pemulihan sektor pariwisata di Bali

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pihaknya akan mengawal pemulihan sektor pariwisata di Provinsi Bali, yang merupakan salah satu provinsi yang menjadi representasi Indonesia di mata dunia.

"Kami akan kawal pemulihan Bali. Bukan hanya karena pariwisatanya, tapi karena Bali menjadi representasi Indonesia di mata dunia,” ujar Moeldoko saat memimpin diskusi terbatas Gerakan Sosial Peduli Bali secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa.

Moeldoko menegaskan langkah Kantor Staf Presiden dalam mengawal pemulihan Bali tidak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan berulang kali agar pariwisata Bali harus segera bangkit.

Baca juga: Sandiaga Uno upayakan Kecamatan Kuta masuk perluasan zona hijau

Dia mengatakan jika dunia melihat Bali bisa pulih dan bangkit, maka Indonesia juga bisa pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19.

"Bali akan menjadi ombak awal untuk melanjutkan ombak-ombak pemulihan pariwisata wilayah lainnya di Indonesia," jelas Moeldoko dalam siaran pers.

Mantan Panglima TNI ini juga menyampaikan pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian/Lembaga dan berbagai pihak lainnya harus menunjukkan kesiapannya dalam membuka pariwisata Bali.

Untuk itu, kata Moeldoko, KSP siap memfasilitasi rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian/Lembaga untuk segera mungkin memutuskan waktu pelaksanaan pembukaan pariwisata Bali.

“Paling cepat, akhir pekan ini kita laksanakan kembali rapat koordinasi agar semua benar-benar siap dan masyarakat tidak ragu-ragu untuk datang ke Bali,” jelas Moeldoko.

Gubernur Bali I Wayan Koster yang hadir pada diskusi ini memaparkan kondisi COVID-19 di wilayahnya semakin membaik. Dia menyampaikan hingga saat ini penambahan jumlah kasus positif COVID-19 sudah stabil pada angka di bawah 50 kasus. Di sisi lain tingkat kesembuhan telah mencapai 96 persen dan jumlah kasus meninggal karena COVID-19 kurang dari 5 orang.

Tidak hanya itu, Koster juga menjelaskan pelaksanaan program vaksinasi di Bali dengan target 3 juta penduduk telah mencapai 56,53 persen untuk suntikan pertama.

“Bahkan di beberapa wilayah destinasi utama wisata, sudah ada yang mencapai 100 persen untuk suntikan pertama dan kedua, termasuk juga vaksinasi bagi para pelaku pariwisata,” jelas Koster.

Baca juga: PKK Bali: Percepatan vaksinasi bisa buka wisata internasional

Dari catatan-catatan tersebut, Koster menegaskan Bali telah siap membuka kembali pariwisatanya baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebagai informasi, kata Koster, pihaknya telah mencatat peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang mencapai 8.000-9.500 orang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan 10.000-11.000 wisatawan melalui jalur darat.

“Jadi tidak ada jawaban lain. Kami siap membuka pariwisata,” kata Koster.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno mengungkapkan tingkat protokol kesehatan berbasis Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) atau CHSE di Bali telah mencapai 94,88 persen.

Artinya, kata dia, Bali sudah semakin patuh pada protokol kesehatan. Dia juga menilai, vaksinasi di Bali sudah menjadi yang tertinggi di Indonesia.

“Maka kami juga akan susun laporan secara teknis dan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk memperkuat persiapan yang nantinya akan dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden,” tutur Sandiaga.

Baca juga: Menparekraf inginkan PKB jadi awal kebangkitan Bali di masa pandemi (video)

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi siap mendukung upaya pemerintah Provinsi Bali dan Kemenparekraf melalui komunikasi dengan negara-negara target wisatawan Bali.

Meski begitu, Retno mengingatkan bahwa upaya menekan penyebaran COVID-19 tidak hanya berlaku di Bali.

"Kalau tidak berhasil menekan kasus secara nasional, nanti hasilnya juga tidak akan optimal. Ini tantangan kita bersama,” ujar Retno.

Pada diskusi ini, turut hadir perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Satgas COVID-19, Kepolisian Daerah Bali, para kepala daerah Bali, hingga DPRD kabupaten/kota di Bali.