KSP serap tiga isu di Bali buat dibahas oleh Moeldoko

Denpasar (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan beserta rombongan melakukan verifikasi lapangan untuk menggali tiga isu permasalahan di Bali.

Ade di Denpasar, Jumat, menyebut tiga isu tersebut mengenai penanganan narkotika, kapasitas lapas, serta perilaku keamanan dan ketertiban WNA, dimana nantinya akan dilaporkan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Setelah kami melakukan koordinasi ini akan kami catat, respon dengan baik dan akan kami sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk dibuatkan memo yang tentunya akan kami sampaikan tindaklanjutnya kepada Presiden dan dibahas dalam rapat terbatas,” kata dia.

Tim verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden sendiri telah tiba di Bali pada Rabu (10/7) lalu dengan pengumpulan data pertama di Polda Bali membahas persoalan peredaran narkotika.

Baca juga: KSP Moeldoko kebut atasi tangani macet di Pelabuhan Sanur

Selanjutnya mereka bertemu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk memantau di lapangan kondisi kepenuhan kapasitas lapas.

Sementara hari ini rombongan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh WNA yang dinilai meresahkan masyarakat Bali.

“Tadi kami banyak mendapat informasi dari media sosial maupun pengaduan langsung dari Pemprov Bali, ada yang viral perilaku WNA yang banyak melakukan penyimpangan, tidak tertib berlalu lintas, tidak menghargai kultur masyarakat Bali ini fenomena yang terjadi,” ujar Ade Irfan.

Berikutnya mereka akan menentukan langkah-langkah penanganan masalah ini tanpa gegabah, sebab pemerintah tidak ingin proses penegakan yang dilakukan justru mempengaruhi kedatangan wisman yang membawa dampak baik bagi perekonomian.

Baca juga: Moeldoko sebut Bandara Bali Utara itu kebutuhan

Sementara itu Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra telah menyampaikan temuan-temuan kasus yang dilakukan WNA selama ini.

“Saya sudah melihat ya banyak seperti ugal-ugalan pelanggaran lalu lintas, disini masyarakat kita juga harus membantu, rentalnya juga semestinya memberi pemahaman, sebab di sisi lain kita juga menginginkan wisatawan ada,” ujarnya.

Untuk itu Pemprov Bali berharap dengan kehadiran Kantor Staf Presiden dapat membantu dalam menentukan bersama-sama solusi atas permasalahan yang belakangan terjadi di Bali.