Kemenparekraf-Politeknik Negeri Bali kembangkan desa wisata

Badung (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Politeknik Negeri Bali membahas kerja sama pengembangan desa wisata, salah satunya Desa Wisata Bakas, Kecamatan Banjar Angkan, Klungkung, Bali.

“Saya mengharapkan kerja sama ini dimulai dengan pilot project dulu di Desa Wisata Bakas, karena desa ini termasuk ke dalam desa rintisan, jadi kita ingin lihat perkembangannya menuju desa wisata mandiri,” kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Kabupaten Badung, Jumat.

Baca juga: Pemprov Bali adakan sensus kekayaan budaya dan kearifan lokal desa adat

Konsep yang diusung Desa Wisata Bakas yaitu agriculture tourism village dengan latar belakang banyaknya jumlah masyarakat desa itu sebagai petani.

Untuk atraksi wisata yang dihadirkan, seperti agriculture tracking, rafting & elephant tour, home stay, kuliner, kelas memasak, dan aktivitas membuat dan bermain layang-layang. Namun, dari sisi SDM di Desa Wisata Bakas masih perlu ditingkatkan.

Desa Wisata Bakas merupakan desa wisata rintisan yang akan dikembangkan menjadi desa wisata mandiri yang ramah lingkungan dan mengedepankan kearifan lokal.

Hal itu, sesuai dengan RPJMN 2020-2021 Kemenparekraf/Baparekraf yang menargetkan pada 2024 akan ada 244 desa wisata yang telah tersertifikasi sebagai desa wisata mandiri.

Baca juga: 1.493 desa adat di Bali songsong pembukaan keran pariwisata

Sebelumnya, Politeknik Negeri Bali mendukung pengembangan desa tersebut, seperti menghadirkan mahasiswa teknik mesin yang berkaitan dengan teknologi cepat guna untuk mengelola sampah dan teknik sipil untuk membantu membuat "tracking".

Nantinya, Kemenparekraf juga akan hadir untuk membantu meningkatkan SDM di Desa Wisata Bakas. Karena, hadirnya SDM yang unggul dan berkualitas akan menjadi agen perubahan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya mengusulkan program pelatihan dan pendampingan yang diberikan akan berbasis kompetensi dan okupansi.

“Dua hal ini ingin kita gabungkan. Jadi, pola multi entry-multi exit (MEME) kita berikan kepada masyarakat di desa untuk diberikan pelatihan. Jika waktu dan anggarannya terbatas, maka bisa diambil pelatihan tiga unit saja, lalu kita berikan sertifikasinya," katanya.

Dia menjelaskan nantinya bisa diambil unit pelatihan yang belum dilakukan sehingga pola MEME adalah kumpulan sertifikasi yang menjadi satu okupansi dan pada akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang formal.

"Jadi mereka memiliki kesempatan D1, D2, D3, hingga S1,” ungkap Wisnu Bawa Tarunajaya.