Jakarta (ANTARA) - "Ini kali kedua saya bawa tamu pada bulan (Mei) ini, setelah enam bulan nganggur. Untung ada lahan sedikit di rumah, jadi bisa berkebun untuk mengisi waktu selama pandemi ini,” kata Ngurah, sopir perusahaan travel, ketika ditanya tentang aktivitasnya selama pandemi di Bali.
Ngurah mengaku sangat senang ketika pemerintah melaksanakan program “Work from Bali”. Ia berharap program tersebut dapat meningkatkan order kerjanya. Sebelum pandemi ia malah lebih sering mengalihkan order kerja kepada rekannya sesama sopir karena ingin istirahat.
Program “Work from Bali” kini gencar digaungkan setelah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) dan Kementerian Kordinator Maritim dan Investasi.
Program itu secara khusus sebagai bentuk ajakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadikan Bali sebagai tempat diadakannya aktivitas pekerjaan. Aktivitas tersebut dapat beraneka ragam mulai dari rapat, focus group discussion (FGD), peningkatan kapasitas, dan “outbond”. Suplai dicoba untuk ditingkatkan di sektor pariwsata.
Bagi Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) program tersebut sesuai dengan komitmennya untuk menggerakkan perekonomian Provinsi Bali yang dinilai punya peluang untuk pulih lebih cepat. Suatu kebijakan yang tepat dan patut didukung karena sektor pembiayaan merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi.
Sejak awal masa pandemi COVID-19, empat bank milik pemerintah yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN secara aktif melakukan program restrukturisasi bagi debitur Himbara yang terdampak perlambatan ekonomi akibat pandemi.
Baca juga: Kemenko Marves jadikan Nusa Dua sebagai proyek percontohan "Work From Bali"
Program tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/2020 yang diubah menjadi POJK Nomor 48/2020 tentang restrukturisasi dan kredit modal kerja baru bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Hasilnya, sampai dengan akhir Maret 2021 total restrukturisasi kredit Himbara di Provinsi Bali telah mencapai Rp21,35 triliun.
Bila dirinci, Bank BRI telah melakukan restrukturisasi senilai Rp15,03 triliun kepada 179,8 ribu debitur khususnya nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga akhir Maret 2021. Kemudian disusul oleh Bank Mandiri yang menyetujui restrukturisasi sebesar Rp2,04 triliun kepada 11.837 debitur.
Sementara Bank BNI tercatat telah mengakomodasi restrukturisasi sebesar Rp3 triliun kepada 2.361 debitur. Tidak ketinggalan, Bank BTN juga memberikan restrukturisasi sebesar Rp 1,28 triliun kepada 4.782 debitur, yang mayoritas merupakan kredit di sektor properti.
Tidak berhenti sampai di situ, komitmen Himbara untuk mendorong perekonomian di Provinsi Bali juga terus dilakukan, salah satunya lewat penyaluran kredit dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas oleh pemerintah pusat. Adapun, total realisasi Program PEN di Provinsi Bali secara outstanding perbankan termasuk Himbara telah mencapai Rp9,9 triliun hingga Maret 2021.
Dari jumlah tersebut, mayoritas kredit mengalir ke sektor UMKM khususnya bagi debitur yang usahanya terhambat pandemi COVID-19. Kredit ke sektor UMKM tersebut utamanya digunakan untuk modal kerja dan tambahan investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi Bali yang sempat mengalami kontraksi selama masa pandemi COVID-19.
Lewat beberapa langkah strategis dan sederet stimulus yang disiapkan oleh pemerintah, Himbara berharap penyerapan kredit di Bali bisa ikut bergerak sehingga membentuk “multiplier effect” terhadap sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19.
Merujuk data Bank Indonesia (BI) kendati kredit perbankan di Bali masih terkontraksi sebesar 0,59 persen secara tahunan atau year on year (yoy), namun prospek pertumbuhan masih terbuka. Hal ini tercermin dari posisi non performing loan (NPL) kredit perbankan di Bali yang masih berada di level aman, yakni 3,78 persen per akhir Maret 2021.
Sementara itu, Himbara mencatat total outstanding kredit di Provinsi Bali telah mencapai Rp74,78 triliun hingga Maret 2021. Realisasi tersebut tercatat telah mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan periode bulan-bulan sebelumnya.
Ke depan, Himbara optimistis permintaan kredit di Provinsi Bali akan terus meningkat, sejalan dengan beberapa inisiatif yang digagas oleh pemerintah, termasuk stimulus dari regulator untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Bali.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan pihaknya telah dan akan terus secara aktif mendorong perbankan untuk turut serta berpartisipasi dalam mendorong kembali kegiatan perekonomian, yaitu melalui tingkat penyaluran kredit yang baik dan tetap prudent kepada sektor-sektor ekonomi produktif.
Terlebih, selama kuartal I-2021, kredit sektor akomodasi makan minum (akmamin) masih bertumbuh positif 0,58 persen (yoy).
Baca juga: Bali siapkan destinasi wisata sambut "work from Bali"
Meskipun di satu sisi, kredit sektor perdagangan dan konstruksi masih tumbuh minus 2,78 persen (yoy) dan 5,79 persen ( yoy) pada kuartal I-2021. Pertumbuhan tersebut, menurut Trisno, masih tergolong membaik dibandingkan realisasi sebelumnya dan merupakan sinyal perbaikan ekonomi.
"Kegigihan pelaku pariwisata untuk terus menjaga citra Bali, sebagai pusat pariwisata Indonesia harus kita dukung dengan perhatian penuh, kemudahan dan jika perlu dukungan finansial melalui program PEN, pinjaman daerah dan dukungan lainnya," kata Trisno dalam diskusi dengan media di Ubud dalam program, “Work from Bali” yang diselenggarakan Himbara, Jumat (28/5).
Bagi Trisno Nugroho, program "Work from Bali" yang dicanangkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu diprediksi dapat menahan laju kontraksi perekonomian di Pulau Dewata pada 2021. Melalui akselerasi pariwisata domestik berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) itu, maka tingkat penghunian hunian kamar hotel juga akan mengalami peningkatan.
Menurut dia, hingga triwulan I-2021, ekonomi Bali masih merosot hingga minus 9,85 persen, meskipun sedikit melandai jika dibandingkan dengan kuartal IV-2020 yang tercatat minus 12,21 persen.Padahal, selama periode 2017-2019, ekonomi Bali relatif tumbuh stabil pada kisaran 5 persen hingga 7,54 persen.
Sedangkan untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada Maret 2021 juga tercatat sangat minim yakni sebesar 10,24 persen.
Baca juga: Menparekraf kembangkan wisata edukasi di Ubud Bali
Pemerintah sebelumnya telah merancang program serupa dan pernah dilakukan pada 2002 setelah Peristiwa Bom Bali I, dan terbukti saat itu memberikan manfaat terhadap perekonomian lokal.
“Work from Bali” merupakan salah satu 'quality tourism' yang juga menjadi target reorientasi pariwisata Bali pasca-pandemi. Oleh karena itu, Trisno mengajak semua pihak harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menyukseskan program ini, sehingga kepercayaan terhadap Bali akan meningkat dan pemulihan akan berjalan lebih cepat.
Dengan masifnya program vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali, bahkan yang dosis pertama sudah di atas 40 persen dari target sasaran, Trisno berpandangan program “Work from Bali” bisa saja dilakukan di luar tiga kawasan yang masuk Zona Hijau yakni Ubud, Sanur dan Nusa Dua..
Ikhtiar tengah dilakukan. Program “Work from Bali” diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya kepada wisatawan domestik, mungkin juga wisatawan asing, untuk berkunjung ke Bali yang tetap menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat.
Diharapkan roda perekonomian Bali, yang selama masa pandemi ini paling mengalami penurunan, kembali bergerak.
