Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyebutkan Himpunan Bank Negara (Himbara) di Pulau Dewata berpeluang besar menyerap guyuran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun karena rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) bank itu mencapai 90 persen.
"Kami sudah melihat di Bali, bank Himbara itu akan sangat bisa menyerap karena LDR-nya itu 90 persen," kata Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Kamis.
Ia mengakui secara agregat LDR perbankan di Bali secara umum pada posisi Juni 2025 mencapai 57,84 persen.
Namun, penempatan dana pemerintah tersebut hanya diberikan kepada lima Himbara yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang masing-masing menerima Rp55 triliun, kemudian BTN mendapatkan Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.
"Kalau LDR agregat di Bali itu 57,84 persen tapi dengan Himbara itu bisa ditolong (penyerapan penempatan dana pemerintah)," imbuhnya.
Puji menekankan kebijakan tersebut tak hanya sebatas gelontoran dana, namun didukung dengan paket kebijakan ekonomi 2025 yaitu delapan program akselerasi dan dukungan regulasi dari OJK.
Delapan program tersebut di antaranya perluasan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat sebanyak 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.
Kemudian kepastian perpajakan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029.
OJK, lanjut dia, juga memberikan dukungan berupa regulasi yang mengatur akses pembiayaan UMKM melalui Peraturan OJK Nomor 19 tahun 2025.
Peraturan itu menyederhanakan persyaratan UMKM untuk mendapatkan kredit, mudah dan tepat sasaran tanpa meninggalkan mitigasi risiko perbankan.
Dengan kondisi LDR 90 persen di bank Himbara, maka ia optimistis intermediasi perbankan dapat lebih ditingkatkan untuk penyaluran kredit kepada debitur potensial.
Ada pun penyaluran kredit perbankan pada semester I-2025 mencapai Rp115, 82 triliun atau tumbuh 6,82 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp108,42 triliun.
Sebanyak 51,22 persen kredit perbankan di Bali itu disalurkan kepada debitur pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kinerja positif itu, kata dia, dapat menjadi modal tersendiri bahwa UMKM masih mendominasi penyerapan kredit.
Dari sisi penggunaan, pertumbuhan kredit didorong peningkatan kredit investasi mencapai 14,08 persen dan kredit modal mendominasi penyaluran kredit.
"Jika kredit investasi tumbuh double digit artinya keyakinan masyarakat Bali terhadap masa depan itu positif," ucapnya.
