Denpasar (Antara Bali) - Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr Drs Yohanes Usfunan SH MA menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia selama ini menimbulkan biaya tinggi, baik dana yang dialokasikan pemerintah (APBD) maupun dari calon dan donatur.
"Jika calon gubernur, bupati dan wali kota itu terpilih dalam Pilkada akan berusaha mengembalikan dana yang dikeluarkan saat Pilkada, sehingga cenderung melakukan penyimpangan atau korupsi," kata Prof Yohanes Usfunan di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, pilkada sangat berpotensi memberikan masyarakat praktik yang tidak terpuji, sehingga tidak mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
"Bahkan seorang calon yang dijagokan oleh partai tertentu sama sekali tidak memiliki kualitas kemampuan dalam mengelola pemerintahan, ekonomi dan mental," ujar Prof Usfunan.
Berdasarkan data sepanjang 2004-2012 terdapat 173 Kepala Daerah menjalani pemeriksaan dengan status saksi, tersangka dan terdakwa dalam kasus korupsi.(IGT/T007)
