Denpasar (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan ingin agar biaya untuk Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 lebih efisien sesuai dana yang diberikan pemerintah daerah, baik untuk provinsi maupun tiap-tiap kabupaten/kota.
“Saya berharap dengan anggaran yang sudah tersedia ini dapat dipergunakan dengan prinsip anggaran efektif dan efisien. Apa yang bisa kita kerja samakan seperti sosialisasi untuk gubernur di beberapa kabupaten menggunakan satu anggaran saja, jangan keduanya (anggaran kabupaten dan provinsi, Red),” katanya di Denpasar, Kamis.
Diketahui bahwa paling lambat 14 hari dari penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 9 November ini, Pemprov Bali dan jajaran pemda kabupaten/kota akan mencairkan 40 persen dana Pilkada 2024 bagi KPU dan Bawaslu, di mana KPU Bali sendiri akan mendapat sebanyak Rp155.982.346.000.
“Cukup segitu, biasalah penyelenggara karena kita banyak kan membiayai PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) se-Bali, jadi sebenarnya 40 persen anggaran kabupaten/kota sudah kita tanggung, itu yang besar, yang lainnya tidak,” ujar Lidartawan.
Untuk efisiensi lain dapat melalui proses pemasangan papan kampanye, yaitu cukup KPU Bali yang mendanai pemasangan atribut peraga kampanye bagi para calon gubernur-wakil gubernur di kabupaten/kota, penyelenggara di tingkat itu tak perlu lagi.
Baca juga: Pemda di Bali siap cairkan 40 persen dana pilkada untuk penyelenggara
Sementara dana sisanya selain untuk pembiayaan selama tahapan dan logistik, Lidartawan dan jajarannya sedang menyiapkan metode sosialisasi ke masyarakat, dan ini juga membutuhkan biaya.
“Sosialisasi tatap muka 15 menit saja sudah bosan, jadi kita pakai artis atau seniman yang tidak memiliki kepentingan politik. Jangan sampai kita memilih seniman yang sudah mengikuti pendaftaran calon bupati, itu yang lebih efektif jika kita menggunakan sosialisasi dalam bentuk hiburan, juga melalui media sosial yang menarik untuk masyarakat kita, karena pemilih kita 54 persen adalah kaum milenial,” kata dia.
Keinginan agar dana yang diberikan pemerintah daerah ini efisien juga disampaikan langsung Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya setelah menandatangani NPHD Pilkada 2024.
Lebih jauh, ia berharap setelah ini tahapan pilkada dapat berlangsung lancar, menjadi pesta bagi rakyat meskipun ada banyak
perbedaan pandangan, pilihan, dan warna partai.
Selain itu penyelenggara dan stakeholders terkait dapat menjadi cooling system sehingga tidak terjadi perpecahan di masyarakat, karena ini dapat berdampak ke tujuan pembangunan.
Baca juga: Pj Gubernur: Spirit "Santhi" masyarakat Bali jadi modal pemilu damai
“Saya percaya, rekan disini semua sepakat untuk tidak memberikan ruang kepada oknum atau kelompok yang tidak mematuhi pemilu pilkada yang aman dan damai. Masyarakat di Bali ini santhi, damai, menjadi modal dasar yang utama untuk tidak ada kerusuhan, tanpa melihat perbedaan pandangan, partai, dan pilihan,” kata Sang Made.
Orang nomor satu di Pemprov Bali itu meyakini ada empat stakehloders yang berperan dalam kelancaran Pilkada 2024, mereka adalah KPU/Bawaslu, peserta politik atau partai politik, pemilih, dan aparatur serta media.
