DPR: BUMN perlu optimalkan lahan tidur atasi krisis pangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin mendorong berbagai BUMN untuk bisa mengoptimalkan lahan tidur atau lahan mereka yang tidak terpakai dalam rangka mengatasi potensi kondisi krisis rawan pangan global seperti diprediksi FAO.

"Maksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan, untuk dikelola kepada petani di daerah secara massal," kata Azis Syamsuddin dalam rilis di Jakarta, Senin.

Ia mengingatkan, FAO memprediksi bahwa masih ada potensi ancaman kekeringan dan rawan pangan dampak dari pandemi COVID-19.

Azis berpendapat bahwa langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban APBN yang selama ini terfokus pada stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan alokasi pagu anggaran Rp699,43 triliun.

"Pemanfaatan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," katanya.

Baca juga: Vaksinasi Bersama BUMN diikuti 599 karyawan Perum LKBN ANTARA

Menurut dia, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh Nusantara.

Azis menegaskan, jika BUMN tidak bergerak untuk ikut mencari alternatif, maka dapat dipastikan pada tahun 2021, akan terjadi lonjakan stimulus yang lagi-lagi membebani APBN.

"Kita tentu berharap langkah pemulihan, tidak hanya mengandalkan stimulus. Program padat karya dengan maksimalkan lahan tidur milik BUMN juga jadi solusi," jelasnya.

Adanya pemanfaatan lahan tidur milik BUMN, dinilai juga bagian dari upaya mendukung Kementerian Pertanian untuk menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian agar terjaga dengan baik.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah berupaya mempertahankan lahan baku sawah di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kestabilan lahan pangan dan pertanian berkelanjutan.

Baca juga: BNI dukung sinergi percepat pemulihan ekonomi

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Noegroho dalam webinar mengenai sistem pangan dan perencanaan kota yang dipantau di Jakarta, Selasa (23/3), mengatakan pemerintah tengah berupaya meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya lahan pertanian yang dinilai masih rendah.

Dia menilai pengelolaan lahan pertanian dan pangan perlu ditingkatkan lantaran terjadi konversi lahan pertanian. "Bahwa kemampuan kita dalam rangka natural resources management harus ditingkatkan. Kemarin kita merencanakan menggunakan metode wakaf supaya tidak terjadi konversi lahan," kata Anang.

Perencana dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tikki Mahayanti mengatakan terjadi penutupan lahan sawah yang masif dan cepat di Jawa-Bali pada periode 2012 hingga 2019. Penutupan lahan sawah tersebut utamanya terjadi di wilayah perkotaan seperti di Jabodetabek dan wilayah Kota Denpasar.

Berdasarkan penggabungan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2020 di Pulau Jawa terjadi penutupan lahan sawah yang relatif cepat.

Baca juga: 60 persen pekerja pariwisata The Nusa Dua-Bali telah divaksin COVID-19

Dalam setahun, sebanyak 7.2916,20 ha lahan sawah dikonversikan tak lagi jadi lahan pertanian. Konversi lahan tersebut terjadi pada bulan Januari hingga Maret sebanyak 333.18 ha, periode April-Juni bertambah menjadi 437.26 ha, Juli-September menjadi 2573.41 ha, dan Oktober-Desember jadi 7.916.20 ha.

DPD
Sementara itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, juga mengusulkan kepada pemerintah agar bisa memanfaatkan lahan tidur untuk lumbung pangan (food station), guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama pandemi, sekaligus menghindari terjadinya krisis pangan.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Indonesia masih memiliki 33,4 juta hektare lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Lahan tersebut terdiri dari lahan pasang surut 20,1 juta hektare, dan 13,3 juta hektare lahan rawa lebak," tuturnya dalam keterangan resminya (29/3/2021).

LaNyalla menambahkan, dari jumlah itu terdapat 9,3 juta hektare dari lahan tidur yang diperkirakan sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian. "9,3 juta hektare tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Namun yang paling besar berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dan lahan ini bisa dimanfaatkan pemerintah," katanya.

Baca juga: Kementerian BUMN dukung olahraga yang perhatikan "sport tourism"

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menambahkan, hal ini juga sejalan dengan semangat pemerintah yang mengantisipasi krisis pangan dengan membuat lumbung pangan atau food station. "Data lahan tidur ini dapat digunakan untuk lahan pertanian, dan tentunya dapat dimanfaatkan untuk food station," jelasnya.

LaNyalla pun berharap pemerintah daerah mendukung hal itu. Sebab, pemerintah daerah diyakini memiliki data mengenai lahan tidur yang luas, yang dapat dimanfaatkan sebagai lumbung pangan nasional. "Selain pemerintah daerah, sebagian BUMN juga memiliki lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Sebagai sebuah badan usaha, BUMN dapat membuat langkah-langkah pemanfaatan lahan tidur untuk pertahanan pangan nasional," terangnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu pun menilai BUMN bisa membuka food station pun tentu tak ada salahnya. "Tidak ada salahnya BUMN membuka food station. Karena pertanian merupakan sektor yang cukup kuat jika dikembangkan. Sebagai negara agraris kita justru harus memperkuat pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diolah," tukasnya.