Badung (ANTARA) - Menjelang pergantian tahun baru 2021, Satgas Enforce Kerumunan Kodim Badung melakukan pembubaran kerumunan di beberapa klub (tempat hiburan) malam di wilayah kabupaten setempat.
"Saat disidak, lalu dibubarkan dan diedukasi, karena tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat-tempat wisata. Kita lihat situasinya masih ada yang belum paham terkait dengan aturan-aturan dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 163/Wira Satya Mayor Arm Ida Bagus Putu Diana Sukertia saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Kamis.
Ia mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan patroli dan sidak oleh Satgas Enforce Kerumunan Kodim 1611/Badung dengan instansi terkait untuk melakukan penerapan dan menindak tegas pelanggaran terhadap protokol kesehatan sesuai dengan Pergub No. 46 tahun 2020 yang melakukan kerumunan dan keramaian.
Baca juga: Kodam Udayana gandeng Imigrasi Bali tangani WNA pelanggar protokol kesehatan
Sesuai Pergub Gubernur Bali tentang pembatasan jam malam maksimal pukul 23.00 wita yang mulai berlaku tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021.
Dikatakannya, bahwa ini merupakan wujud penegakan semua aturan yang ada, mulai Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020, Pergub Badung Nomor 52 Tahun 2020 dan Perwali Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020 termasuk SE Gubernur Bali Nomor 880 tentang pembatasan jam malam.
"Iya, diingatkan dan juga ditegur, mungkin keteledoran pengelola tidak memahami peraturan yang ada. Begitu juga pada operasi yustisi berikutnya, bagi pelaku usaha yang bandel pasti ditindaklanjuti dengan penegakan hukum,"katanya.
Menurutnya, Bali masih menjadi sorotan karena di tempat-tempat wisata dan tempat keramaian masih banyak wisatawan lokal maupun asing yang tidak menaati protokol kesehatan. Jika dibiarkan akan memungkinkan terjadinya penyebaran COVID-19.
Baca juga: Delapan Kodim jaga "pintu masuk" Bali jelang Tahun Baru
Tempat-tempat hiburan malam yang disasar oleh tim Satgas Enforce Kerumunan Kodim 1611/Badung, diantaranya wilayah Canggu, Petitenget, dan Seminyak.
"Masih kita temukan perilaku abai terhadap prokes di lapangan baik pelaku usaha yang belum memahami berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah dan juga termasuk aktivitas pengunjung yang berkerumun. Setelah diminta untuk bubar, selanjutnya mereka membubarkan diri," katanya.
