Denpasar (Antara Bali) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, sebanyak 28.300 desa di Indonesia batal mendapat program tambahan infrastruktur perdesaan sebagai bentuk kompensasi perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Harga BBM bersubsidi belum naik, otomatis semua program kompensasi tidak jadi," katanya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dana program itu semula akan diserahkan pada masyarakat desa dan ada fasilitatornya. Dana dapat digunakan untuk memperbaiki jalan desa, irigasi desa, dan bagi kampung nelayan digunakan untuk pendanaan tambatan perahu.
"Itu program tambahan, diadakan kalau harga BBM naik, supaya ekonomi masyarakat tetap bergerak. Dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya karena kami harus memikirkan APBN keseluruhan jangan sampai defisit. Mana program yang memang dananya ada, itu baru tetap jalan," ujarnya.
Ia menambahkan, selain program infrastruktur perdesaan tersebut, tiga program kompensasi lainnya juga dibatalkan, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), kompensasi angkutan umum dan program keluarga harapan.
Intinya, lanjut dia, program yang dibatalkan hanya yang ada kaitannya dengan kompensasi subsidi BBM, sedangkan program lainnya seperti PNPM Mandiri, Jamkesmas dan BOS serta program infrastruktur yang terencana lainnya masih tetap jalan. (LHS/T007)
