Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyoroti soal penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, karena keselamatan masyarakat adalah yang utama, sehingga tidak ada tawar menawar soal protokol kesehatan itu .
"Perlu saya tegaskan kembali, pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segalanya jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar," kata Presiden dalam rapat terbatas 'Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak' di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
Presiden mengatakan cara keberhasilan bagi bangsa dan negara untuk bisa keluar dari masa sulit pandemik COVID-19 adalah dengan berhasil menangani permasalahan-permasalahan kesehatan. Cara terpenting saat ini untuk menangani masalah kesehatan adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu protokol kesehatan mutlak harus dilaksanakan di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.
"Sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggara Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar," ujar dia menegaskan.
Baca juga: Presiden: Fokus utama pemerintah adalah tangani masalah kesehatan
Baca juga: Mappilu PWI minta penegak hukum tindak bakal calon pelanggar protokol kesehatan
Presiden Jokowi menegaskan hal itu karena dia melihat masih banyak bakal pasangan calon (bapaslon) yang melanggar protokol kesehatan seperti menggelar konser saat deklarasi keikutsertaan dalam Pilkada. Hal itu tidak bisa dibiarkan.
Presiden meminta semua pihak yaitu lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga penegak hukum, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi , untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
"Seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplikan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan," tuturnya.
Kepala Negara juga menekankan kepada seluruh aparat birokrasi dalam pelaksanaan Pemilu, serta juga aparat TNI dan Polri untuk turut menjaga kualitas demokrasi bangsa, dengan tidak bersikap memihak kepada salah satu pasangan calon peserta Pilkada.
"Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," ujar Presiden.
