Kupang (ANTARA) - Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur Zeth Sony Libing mengatakan pemerintah provinsi sepakat dengan DPRD setempat untuk memperluas dialog yang melibatkan berbagai pihak untuk menangani konflik lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor.
"Kami setuju dengan apa yang diusulkan pimpinan DPRD NTT untuk memperluas dialog dalam penanganan konflik lahan di Besipae dan kami siap melakukan itu," katanya di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan langkah pemerintah Provinsi NTT dalam menangani konflik lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, melalui jalan dialog.
Zeth mengatakan, pada Jumat (21/8) hari ini, pihaknya juga akan turun langsung ke Besipae untuk bertemu kelompok warga dan tokoh adat dalam upaya penanganan konflik.
Baca juga: Walhi NTT kecam tindakan represif di Pubabu-TTS
Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan melakukan dialog secara luas dengan melibatkan seluruh komponen terkait dalam persoalan konflik lahan tersebut.
"Dalam upaya penanganan konflik ini pemerintah provinsi tetap mengutamakan upaya persuasif melalui jalan dialog dengan warga," katanya.
Zeth mengatakan, sambil upaya dialog berjalan, program pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan rumah untuk masyarakat di Besipae juga tetap berjalan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memanfaatkan aset lahan Besipae bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Pemprov NTT hargai upaya hukum warga Besipae
Ia menyebutkan program ekonomi yang sudah disiapkan di antaranya pengembangan peternakan sapi dan hijauan pakan ternak serta di bidang pertanian berupa budidaya tanaman lamtoro, porang, dan kelor.
"Pemerintah juga menyediakan bibit dan pupuk kepada masyarakat dan hasil kerja mereka dibeli oleh BUMD atau pemerintah. Jadi semua program ini melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri," katanya.
Pemprov NTT sepakat dengan DPRD untuk perluas dialog tangani konflik lahan Besipae
Jumat, 21 Agustus 2020 13:56 WIB
Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur, Zeth Sony Libing (kiri), (ANTARA/Benny Jahang)
