Kerugian akibat kemacetan di Jakarta capai Rp65 triliun

Bandung (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2109 diketahui bahwa nilai kerugian yang diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta mencapai Rp65 triliun per tahun.

"Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah Rp65 triliun per tahun menurut Bank Dunia di tahun 2019," kata Budi Karya Sumadi saat menjadi keynote speaker dalam webinar yang diadakan oleh SBM ITB bertajuk "Peranan Transportasi Daring dalam Penggunaan Transportasi Umum Massal Gagasan untuk Itegrasi Antarmoda dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru", Rabu.

Menhub Budi menuturkan DKI Jakarta juga masuk ke dalam salah satu 10 kota termacet di Asia dan kemacetan lalu lintas di perkotaan diindikasikan sebagai salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Baca juga: Menhub : Pelabuhan Sampalan Nusa Penida selesai dalam 9 bulan

Oleh karena itu, kata Menhub, perlu didorong penggunaan kendaraan angkutan umum oleh masyarakat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut Menhub, shifting ke angkutan umum massal dan adaptasi kebiasaan baru atau AKB bertransportasi yang sehat diperlukan dalam mengurangi masalah kemacetan dan polusi yang terjadi di wilayah perkotaan.

"Shifting dari kendaraan pribadi ke umum adalah keniscayaan dan berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan pelayanan dalam menggunakan angkutan umum, diperlukan pengelolaan terhadap shifting perpindahan moda transit yang juga merupakan bagian dari integrasi antar moda," kata dia.

Ia mengatakan untuk mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum, perlu integrasi antarmoda sehingga diharapkan pengguna angkutan umum tidak perlu berjalan kaki dari satu moda ke moda lain.

"Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum yang aman, nyaman dan sehat harus ditingkatkan, perlunya kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan integritas layanan angkutan umum massal yang berkualitas dan berbasis IT," kata dia.

Kata Menhub, dengan integrasi moda maka pengguna angkutan umum akan mendapatkan kepastian jadwal, dan juga tidak perlu menunggu lama untuk menggunakan satu moda ke moda lain, dan tidak perlu membayar berkali-kali untuk moda berbeda.

"Dan ini semua dapat terwujud dengan pengembangan fasilitas integrasi memadai, sinkronisasi sistem antar moda, pengelolaan data real time, dan teknologi tepat guna, serta keterlibatan penuh dari para stakeholders," kata dia.

Baca juga: Menhub dukung Bali wujudkan Pelabuhan Benoa yang ramah lingkungan (video)

Sementara itu, Peneliti dari Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB Dr Yos Sunitiyoso mengatakan ada sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihaknya tentang peranan transportasi daring dalam penggunaan transportasi umum di wilayah Jabodetabek.

Rekomendasi yang pertama adalah berbagai informasi antara operator transportasi massal dan layanan transportasi daring untuk meningkatkan kualitas integritas multimoda dan menciptakan pelanggan baru.

"Platform transportasi daring juga dapat mendorong penumpang untuk menggunakan transportasi massal dengan memberikan informasi seperti stasiun atau halte terdekat, opsi transportasi umum termudah dan rute transportasi daring," kata Yos.

Rekomendasi kedua, kebijakan drip and ride untuk mendorong komuter untuk menggunakan layanan transportasi daring ketiga menuju stasiun atau halte dan layanan transportasi massal dan daring dapat bekerja sama untuk menyediakan titik penjemputan atau perhentian khusus di stasiun atau halte untuk penjemputan dan pengantaran.

Ketiga, integrasi sistem pembayaran dapat menjadi nilai tambah bagi komuter seperti ongkos bundling untuk menciptakan pengalaman yang mulus dalam perjalanan multimoda mereka.