BPJS Kesehatan Bali-Nusra minta masyarakat beri rating pelayanan RS lewat Mobile JKN

Gianyar, Bali (ANTARA) - BPJS Kesehatan Bali-NTT-NTB minta peserta/masyarakat memberikan peringkat dan kualitas pelayanan rumah sakit lewat Mobile JKN untuk mendorong pelayanan kesehatan berkualitas.

“Kami sudah buat Mobile JKN yang salah satu fungsinya adalah peserta dapat memberikan rating atau peringkat kualitas pelayanan rumah sakit. Jika bagus katakan bagus. Jika jelek katakan jelek, sehingga kami bisa memutus kontrak kerja sama dengan rumah sakit yang pelayanan ke peserta BPJS Kesehatan jelek,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB Beno Herman, di Gianyar, Kamis.

“Jika pelayanan rumah sakit kurang bagus, peserta dapat pindah ke rumah sakit lainnya yang mendapatkan rating tinggi karena pelayanannya bagus. Rumah sakit yang pelayanannya jelek akan ditinggalkan peserta BPJS Kesehatan,” katanya saat diskusi sehari dengan media massa di Bali.

“Kami setiap tahun mengumumkan rumah sakit terbaik se Indonesia agar peserta bisa memilih mana pelayanan rumah sakit terbaik. Kami juga mengumumkan rumah sakit terbaik se Indonesia untuk kelas 2. Ini bertujuan agar rumah-rumah sakit berlomba untuk memberikan pelayanan baik dan berkualitas kepada peserta BPJS Kesehatan,” ujar dia.

Dengan Mobile JKN, peserta dapat pindah dari  Faskes (Fasilitas Kesehatan)  I ke Faskes I lainnya dengan hanya menggunakan Mobile JKN. Mobile JKN bisa diunduh di telepon genggam (HP) peserta.

“Bahkan nanti sejarah kesehatan atau catatan medis peserta akan bisa dilihat dari mobile JKN. Jadi semua pelayanan BPJS Kesehatan itu ada di tangan peserta. Ada di HP peserta BPJS Kesehatan,” tambah Beno.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan minta kepada peserta, masyarakat dan media massa untuk mendorong pemanfaatan Mobile JKN.

“Begitu selesai mendapatkan pelayanan kesehatan segera berikan rating ke rumah sakitnya,” tegas Beno.

Dengan diskusi bertema “Bersama Mengawal Implementasi Program JKN-KIS di Provinsi Bali”, Beno menjelaskan bahwa  mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar  Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2 dan Rp25.500 untuk kelas 3.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. “Pemerintah sangat menghargai keputusan MA dan pertimbangannya MA yang mendorong  Pemerintah memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan MA tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres  No 64/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Beno menekankan bahwa penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk segmen peserta lain seperti  peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) besaran iuran masih mengacu pada Perpres No 75/2019.

“Sesuai dengan Perpres No 64 / 2020, iuran segmen PBPU/BP terdapat penyesuaian iuran yang telah diberlakukan per 1 Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 iuran peserta  segmen PBBU/BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000 dan kelas 3 sebesar  Rp42.000 terdiri dari Rp25.500 dibayarkan oleh peserta dan Rp16.500 adalah subsidi dari pemerintah,” jelas Beno

Ia menambahkan, mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya, iuran peserta segmen PBPU/BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000 dan kelas  3 sebesar Rp42.000 terdiri dari Rp35.000 dibayarkan oleh peserta dan Rp7.000 adalah subsidi  dari Pemerintah.

 Baca juga: BPJS Kesehatan Denpasar: Peserta kelas III disubsidi Rp16.500

BPJS Kesehatan   minta peserta manfaatkan Mobile JKN guna tingkatkan pelayanan RS

 BPJK Kesehatan minta peserta dan  masyarakat  memanfaatkan Mobile JKN untuk memberikan peringkat dan kualitas pelayanan rumah sakit sehingga mendorong pelayanan kesehatan.

“Kami sudah buat Mobile JKN di mana salah satu fungsinya adalah memberikan rating atau peringkat kualitas pelayanan rumah sakit. Jika bagus katakana bagus. Jika jelek katakan itu jelek sehingga kami bisa memutus kontrak kerjasama dengan rumah sakit yang pelayanan ke peserta BPJS Kesehatan jelek,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB Beno Herman, di Gianyar, Kamis.

“Jika pelayanan rumah sakit kurang bagus, peserta dapat pidah ke rumah sakit lainnya yang mendapatkan rating tinggi karena pelayanannya bagus. Dan rumah sakit yang pelayanannya jelek akan ditinggalkan peserta BPJS Kesehatan,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB Beno Herman saat diskusi sehari dengan media massa di Bali.

“Kami setiap tahun mengumumkan rumah sakit terbaik se Indonesia agar peserta bisa memilih mana pelayanan rumah sakit terbaik. Begitu juga, kami selalu mengumumkan rumah sakit terbaik se Indonesia untuk kelas 2. Ini bertujuan agar rumah-rumah sakit berlomba untuk memberikan pelayanan baik dan berkualitas kepada peserta BPJS Kesehatan,” ujar dia.

Dengan Mobile JKN, peserta dapat pindah dari  Faskes (Fasilitas Kesehatan)  I ke Faskes I lainnya dengan hanya menggunakan Mobile JKN. Mobile JKN bisa diunduh di telepon genggam peserta. “Bahkan nanti sejarah kesehatan atau catatan medis peserta akan bisa dilihat dari mobile JKN. Jadi semua pelayanan BPJS Kesehatan itu ada di tangan peserta. Ada di HP peserta BPJS Kesehatan,” tambah Beno.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan minta kepada peserta, masyarakat dan media massa untuk mendorong pemanfaatan Mobile JKN. “Begitu selesai mendapatkan pelayanan kesehatan segera berikan rating ke rumah sakitnya,” tegas Beno.

Baca juga: Iuran JKN naik, kualitas pelayanan BPJS Kesehatan juga harus ditingkatkan

Dengan tema diskusi “Bersama Mengawal Implementasi Program JKN-KIS di Provinsi Bali”, Beno menjelaskan bahwa  mulai 1 Mei 2020, iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu sebesar  Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2 dan Rp25.500 untuk kelas 3.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. “Pemerintah sangat menghargai keputusan MA dan pertimbangannya MA yang mendorong  Pemerintah memperhatikan ekosistem JKN secara menyeluruh agar program JKN dapat berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan MA tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres  No 64/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Beno menekankan bahwa penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Untuk segmen peserta lain seperti  peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) besaran iuran masih mengacu pada Perpres No 75/2019.

“Sesuai dengan Perpres No 64 / 2020, iuran segmen PBPU/BP terdapat penyesuaian iuran yang telah diberlakukan per 1 Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 iuran peserta  segmen PBBU/BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000 dan kelas 3 sebesar  Rp42.000 terdiri dari Rp25.500 dibayarkan oleh peserta dan Rp16.500 adalah subsidi dari pemerintah,” jelas Beno

Ia menambahkan, mulai 1 Januari 2021 dan seterusnya, iuran peserta segmen PBPU/BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000 dan kelas  3 sebesar Rp42.000 terdiri dari Rp35.000 dibayarkan oleh peserta dan Rp7.000 adalah subsidi  dari Pemerintah.