"Eksekutif sama sekali tidak melakukan koordinasi dengan dewan terkait rencana pembangunan pelabuhan khusus pariwisata yang memanfaatkan lokasi di bekas Pelabuhan Ampenan. Ini saya protes," kata M Zaini ketika dihubungi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Ia menyebutkan, selain akan dibangun pelabuhan khusus pariwisata, di kawasan bekas pelabuhan peninggalan purbakala itu juga akan didirikan hotel dan "resort" di atas lahan seluas kurang lebih delapan hektare.
"Seharusnya pihak eksekutif berkoordinasi dulu dengan DPRD Kota Mataram tentang rencana pembangunan semua itu, karena hal tersebut melibatkan pihak ketiga atau investor," katanya.(*/T007)
: Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
