Denpasar (ANTARA) - Seluruh desa adat di Bali yang berjumlah 1.493, pada Kamis (9/7) malam tercatat kesemuanya telah memiliki "pararem" (peraturan adat) untuk pencegahan COVID-19 yakni Pararem Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung.
Pembuatan pararem untuk masing-masing wilayah desa adat ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Gubernur Bali Wayan Koster yang bertujuan guna mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 di Bali.
Gubernur Koster didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Ketua MDA Provinsi Bali Ida Penglisir Agung Putra Sukahet menyerahkan secara simbolis pararem tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 di Desa Adat se-Bali yang diwakili oleh Ketua Madya MDA Kabupaten/Kota sejebag Bali, di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar.
Menurut Gubernur Koster pembuatan pararem terkait pencegahan penyebaran COVID-19 ini berdasarkan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Penyusunan Pararem harus melalui proses di Desa Adat dan di Maielis Desa Adat Provinsi Bali.
“Desa adat ini sudah terbukti telah membentuk Satgas Gotong Royong Desa Adat dengan Surat Edaran Gubernur bersama MDA Bali, sehingga pencegahan dan penanganan COVID-19 sejak bulan Maret lalu, itu telah berjalan dengan baik, dan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak," ujarnya.
Baca juga: Danrem: Desa Adat di Bali bantu tekan penyebaran COVID-19
Gubernur Koster menambahkan, untuk memulai dengan tahap pertama Adaptasi Kebiasaan Baru (Tatanan Kehidupan Era Baru) berbasis desa adat, dirinya bersama MDA Bali dan juga Bendesa Madya MDA Kabupaten/Kota se-Bali sepakat mendorong agar desa adat di seluruh Bali membuat Pararem Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 di Provinsi Bali.
“Saya meyakini bahwa desa adat dengan pararem ini akan memiliki kekuatan niskala dan sekala, ikatan yang kuat dengan krama, dan bisa diberdayakan dalam konteks mendisiplinkan, menertibkan masyarakat di wewidangan-nya masing-masing, sehingga betul-betul bisa melaksanakan protokol Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Tatanan Kehidupan Era Baru) di Bali dengan harapan, bisa berjalan lancar, baik dan sukses,” sebutnya.
Ukuran sukses ini, yakni bisa mengendalikan penambahan kasus positif di wilayahnya masing-masing. “Usahakan desa adat yang belum terjangkit COVID-19, jangan sampai muncul kasus positif di wilayahnya. Astungkara. Lakukan langkah secara niskala dan sekala. Sedangkan bagi wilayahnya yang sudah terjadi kasus positif, maka harus bekerja keras agar bisa menstabilkan atau bahkan bisa mengendalikan penuh supaya tidak ada lagi penambahan,” ujarnya.
Di sisi lain pada kesempatan yang sama, atas peran penting desa adat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait percepatan penanganan COVID-19 di Bali, Gubernur Koster memprakarsai bakal menggelontorkan dana pada anggara perubahan APBD 2020, sebesar Rp50 juta untuk operasional Satgas Gotong-royong Desa Adat.
"Dalam rangka memotivasi, mendorong, dan meningkatkan semangat para Satgas Gotong-royong Desa Adat, maka saya telah memperhitungkan dengan bapak Sekda. Kita akan memberikan tambahan dana untuk desa adat," katanya.
Baca juga: Buleleng buat 'pararem' wajib masker
Dalam upaya memutus penyebaran COVID-19, pihaknya pun meminta para bendesa adat se-Bali agar lebih meningkatkan kerjasama dengan kepala desa, kelurahan, dan juga para relawan yang ada. Dengan demikian, lanjut Gubernur Koster, maka tujuan bersama dalam penanganan pandemi ini bisa tercapai dengan maksimal.
Gubernur asal Sembiran ini mengatakan, tambahan ini untuk 1.493 desa adat. "Kecuali untuk desa adat yang ada di Kota Denpasar. Karena, sudah mendapatkan bantuan dana Rp10 miliar," ucapnya.
Sebelumnya, Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, untuk bergerak efektif dan penuh semangat agar upaya pengendalian dan juga memutus penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali, maka MDA bersama Majelis Madya Desa Adat se-Bali membuat pararem.
“Kami semua dari jajaran MDA Provinsi Bali, kabupaten/kota, kecamatan, serta para bendesa adat sangat berharap dengan diluncurkannya dan diberlakukannya pararem ini, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan lebih semangat dari sebelumnya," ucapnya.
