Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menjamin distribusi logistik lewat tol laut tetap lancar di tengah pandemi COVID-19 sehingga diharapkan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.
“Salah satu program Pemerintah dalam upaya menjamin keberlangsungan logistik di tengah masa pandemi Covid adalah dengan mengoptimalkan program Tol Laut,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dia menambahkan tol laut di tengah Pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Ia mengatakan industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut.
Dan untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan.
"Saat ini kami telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia. Dan untuk memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga," katanya.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.
Ia menekankan jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program tol laut.
"Untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau. Lalu menerapkan digitalisasi salah satunya dengan National Logistik Ekosistem dan yang terakhir yaitu pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi," katanya.
Capt Wisnu juga menjelaskan bahwa program Tol Laut yang diawasi dan dijalankan oleh pihaknya juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin daerahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.
Hal ini seperti merespon permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.
"Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya," katanya.
Tidak hanya itu, kata Capt Wisnu, bahwa Tol Laut juga terus memperbaiki layanannya, di antaranya dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) dimana hal ini dilakukan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.
Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Dan untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS hal tersebut maka pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.
Program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerja sama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.
Capt Wisnu menilai performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya dengan dipantau melalui tracking system LCS.
Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.
"Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata rata di atas 70 persen bahkan ada trayek yang mencapai 95 persen," jelas Capt. Wisnu.
