Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan salut terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang merupakan buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA tahun 2011 sampai 2016.
"Saya turut gembira dan salut kepada KPK. Itu membuktikan bahwa KPK bekerja serius mengurus Nurhadi," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: KPK berhasil tangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi
Penangkapan terhadap Nurhadi itu, lanjut dia, membuktikan beberapa hal antara lain anggapan bahwa Nurhadi dilindungi orang kuat adalah keliru.
Penangkapan tersebut juga membuktikan pernyataan KPK bahwa KPK akan bekerja tanpa harus berteriak-teriak.
"Pak Firli pernah bilang kepada saya, 'Biarlah orang bilang kami tidak baik tapi kami akan tetap berusaha bekerja baik'," kata Mahfud mengutip Ketua KPK Firli Bahuri.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RH) di sebuah rumah di Simprug, Jakarta, Selatan, Senin (1/6) malam.
Baca juga: Tim KPK sempat dapat perlawanan saat mau tangkap Nurhadi
"Di sebuah rumah di daerah Simprug, Jakarta Selatan. Tidak ter-'confirm' kalau rumah yang bersangkutan, yang jelas saat penggeledahan di sana ada tersangka NHD dan RH beserta istri dan anak-anaknya serta pembantu," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (2/6).
Saat ini, dua tersangka tersebut telah dibawa ke gedung KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan istri Nurhadi, Tin Zuraida juga turut dibawa ke gedung KPK, namun diperiksa sebagai saksi.
Baca juga: LeCI: Nurhadi "pintu" masuk telusuri mafia peradilan
Nurhadi dan Rezky bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011-2016 pada 16 Desember 2019. Ketiganya telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 11 Februari 2020.
