Denpasar (ANTARA) - Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan dari rapid test yang dilakukan kepada 1.200-an warga Banjar (dusun) Serokadan, Kabupaten Bangli, lebih dari 400 orang hasilnya reaktif.
"Tadi saya melihat langsung. Sebelum saya pulang sudah ada 1.200-an yang di-rapid test, dari yang di-rapid test itu, yang reaktif menurut hasil rapid test jumlahnya mencapai 400-an. Tadi saya pulang mendahului, sebelum selesai," kata Dewa Indra saat menyampaikan keterangan pers, di Denpasar, Kamis.
Rapid test di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kabupaten Bangli itu dilaksanakan karena sebelumnya delapan warga di daerah itu dinyatakan positif COVID-19 akibat tertular dari salah satu Pekerja Migran Indonesia yang tidak disiplin melaksanakan karantina mandiri.
Baca juga: Gugus Tugas: 41,9 persen pasien positif COVID-19 di Bali sembuh
Dewa Indra menambahkan, terhadap warga yang hasil rapid test-nya reaktif itu akan dilanjutkan dengan pengambilan spesimen swab dengan pemeriksaan PCR untuk memastikan benar-benar positif atau tidak.
"Tentu hasil akhir yang kita pakai adalah hasil uji swabnya," ucap pria yang juga Sekda Provinsi Bali itu.
Dewa Indra mengatakan pelaksanaan rapid test di Serokadan dan dua banjar (dusun) lainnya yang berdekatan masih akan berlanjut pada Jumat (1/5) karena sekitar 1.000-an warga yang belum menjalani rapid test.
Baca juga: Di Bali, Pasien sembuh COVID-19 bertambah 17 orang
"Sesuai dengan komitmen Gubernur dan Bupati/Wali Kota, nanti yang hasilnya positif COVID-19 melalui uji swab akan ditangani Gugus Tugas Provinsi, sedangkan yang negatif akan dilanjutkan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Terhadap hasil rapid test di Banjar Serokadan itu, menurut Dewa Indra, Bupati Bangli sudah mengambil keputusan bahwa mulai hari ini, Kamis (30/4) Banjar Serokadan dinyatakan diisolasi.
"Jadi tertutup, tidak boleh ada warga yang keluar dan masuk. Mulai besok juga disiapkan dapur umum untuk memberikan pelayanan konsumsi pada masyarakat di sana untuk memastikan tidak ada lagi pergerakan masyarakat keluar masuk," kata mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali itu.
