BDF ke-12, Menlu soroti demokrasi inklusif dan kerapuhan negara

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat membuka gelaran Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/BDF) ke-12, menyoroti demokrasi inklusif dalam kaitannya dengan kerapuhan atau kestabilan suatu negara.

"Semakin inklusif sebuah negara, maka negara tersebut akan semakin tidak rapuh atau stabil. Oleh karenanya, proses demokrasi memerlukan partisipasi dan kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat," kata Retno di Bali, Kamis.

Kementerian Luar Negeri melakukan penelitian soal keterkaitan antara kualitas kebebasan--yang mewakili demokrasi, penyertaan (inclusion), dan tingkat kerapuhan negara yang melibatkan 209 negara.

Hasil penelitian itu menunjukkan 49 persen mempunyai kecenderungan korelasi antara kebebasan, penyertaan, dan tingkat kerapuhan negara; sepuluh persen menunjukkan keterkaitan yang tidak konsisten dari ketiga elemen tersebut; sementara 41 persen sisanya menunjukkan hubungan yang tidak jelas antara ketiganya karena kekurangan data.

"Saya percaya jika datanya lebih lengkap, maka angka pada kategori pertama akan lebih dari 49 persen," ujar Retno menambahkan.

Akhir-akhir ini, banyak muncul gelombang protes dari masyarakat di sejumlah negara sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemimpin mereka yang bahkan dipilih melalui proses pemilihan umum.

Menurut Menlu Retno, hal itu mendukung argumen bahwa di negara demokrasi sekali pun, tingkat penyertaan yang rendah akan mengarah pada tingkat kerentanan negara yang lebih tinggi.

Atas dasar itu, Menlu RI menekankan pentingnya perjuangan untuk mempertahankan elemen-elemen demokrasi inklusif seperti tiga hal penting yang dibutuhkan di Indonesia saat ini, yaitu kepercayaan publik, keterlibatan perempuan, serta keterlibatan pemuda "sebagai pilar demokrasi masa depan."

Baca juga: BDF ke-12, anak muda diminta aktif dalam demokrasi digital dan konvensional

Dengan mengangkat tema "Democracy and Inclusivity" ("Demokrasi dan Inklusivitas"), BDF ke-12 diselenggarakan selama dua hari pada 5-6 Desember 2019 dan dihadiri oleh delegasi dari 90 negara serta tujuh organisasi internasional.