Hippi: proteksi pemerintah perlu untuk produk lokal

Bandung (ANTARA) - Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Suryani Sidiq Motiq menegaskan bahwa proteksi dari pemerintah pusat atau daerah terhadap produk lokal (produk pribumi) atau dalam negeri yang diproduksi oleh pengusaha lokal itu diperlukan agar tidak tergerus oleh gempuran produk impor.

"Harus ada proteksi terhadap produk-produk lokal, kan kemarin Pak Presiden Jokowi mulai teriak. Soal cangkul (impor) kita bisa bikin, kenapa harus impor. Itu hanya bisa kalau e-procurement-nya (di LKPP) diperbaiki," kata Suryani Sidiq Motiq di Kota Bandung, Jawa Barat,Senin.

Ditemui seusai menghadiri pembukaan Musda III DPD Hippi Jawa Barat 2019, Suryani menilai langkah Presiden Joko Widodo yang berbicara soal perbaikan e-procurement di LKPP sangat tepat terkait proteksi terhadap produk lokal.

"Hari ini kalau hanya murah bisa jadi di sana dumping kalau kita mau kembangkan pengusaha lokal beda Rp20-30 ribu sok merem (tutup mata) saja lah ambil pengusaha lokal karena pajaknya juga masuk ke Indonesia lagi dan itu bisa menyerap dan mengembangkan tenaga kerja," kata Suryani.

Baca juga: Luhut: hentikan impor garam

Ia mengatakan Indonesia bisa mengambil contoh Pemerintah Jepang yang mampu memberikan perlindungan dan dorongan pengembangan bisnis untuk pengusaha lokalnya sehingga jika terjadi kesalahan produksi bisa dilakukan penyempurnaan.

 Suryani juga menuturkan pengusaha tidak perlu takut memberikan kritik kepada pemerintah daerah dan pusat terkait pengusaha lokal.

"Jangan takut untuk mengkritik pemerintah, selama kritik itu membangun demi perbaikan yang lebih untuk pengusaha lokal," kata dia.

Baca juga: Luhut minta China berikan keringanan bea masuk produk baja Indonesia

Sementara itu, Ketua DPD Hippi Jawa Barat, Dede Sumirto menilai  kebijakan dan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap dunia industri belum optimal.

"Kami menilai perlu keberpihakan Pemprov Jabar terkait dengan regulasi, perpajakan dan lain lain,  ini perlu banyak didukung juga, saat ini masih belum optimal peran pemprov terhadap industri di Jabar," kata dia.

Dia mengatakan pemerintah daerah juga harus konsisten dalam menghadirkan situasi bisnis yang kondusif seperti dengan menerbitkan regulasi yang mendukung.