Denpasar (ANTARA) - Polresta Denpasar, Bali, menurunkan sebanyak 1.624 personel kepolisian dari polresta dan polsek jajaran menjelang pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024, pada (20/10) mendatang.
"Jadi ada 1.624 personil dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, mulai dari mengecek anggota, lalu sarana dan prasarananya, supaya kita siap untuk mengamankan wilayah Denpasar khususnya," jelas Kapolresta Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, Rabu.
Ruddi mengatakan, menjelang pelantikan mendatang, kondisi wilayah Denpasar masih terpantau kondusif.
Namun untuk pengamanan tetap dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kriminalitas dengan berpatroli dan juga sosialisasi kepada masyarakat.
Untuk lokasi yang diperketat pengamanannya, yaitu wilayah pusat perbelanjaan, tempat-tempat yang dikunjungi wisatawan dan juga lalu lintas di sepanjang jalan.
Ruddi menjelaskan, beberapa hal yang perlu diantisipasi menjelang, saat dan setelah kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, seperti upaya tindakan provokasi, propaganda oleh kelompok yang tidak suka terhadap pemerintah dalam pelaksanaan program dan kebijakan selama lima tahun lalu, baik secara langsung atau melalui media sosial, cetak maupun online.
Selain itu, terkait munculnya pergerakan mahasiswa atau pelajar yang berunjuk rasa berkaitan keinginan agar presiden mengeluarkan Perppu UU KPK hasil revisi oleh DPR RI, penolakan RKUHP dan beberapa RUU lainnya.
"Kita juga mengantisipasi pergerakan orang atau kelompok tertentu yang akan berangkat ke Jakarta melalui transportasi darat, laut dan udara, yang ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ucapnya.
Ruddi mengimbau kepada personel Polresta Denpasar beserta jajaran polsek untuk melakukan koordinasi dan pencegahan agar tidak terjadi aksi unjuk rasa berkaitan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden.
"Koordinasikan dengan pemerintah daerah, TNI, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh politik untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mempengaruhi jalannya pelantikan," kata Ruddi.
Ia juga mengharapkan agar masyarakat Bali juga ikut bersama-sama menjaga agar Bali tetap aman dan damai.
