Komisi IX DPR apresiasi Bali terkait E-Logistik Obat-obatan

Denpasar, Bali (ANTARA) - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengapresiasi sistem E-Logistik yang telah diterapkan Provinsi Bali terkait penyediaan logistik obat-obatan di Bali dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali dalam penerapan sistem E-Logistik penyediaan obat-obatan di Bali," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja komisi yang membidangi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah "Bali Mandara" di Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan penerapan E-Logistik obat-obatan di Bali sudah sangat baik, karena sudah sinkron dengan aturan Kementerian Kesehatan dalam penerapan logistik obat-obatan dalam melayani kebutuhan peserta JKN tersebut.

"Dengan sistem tersebut, artinya sebelum penggunaan atau setahun sebelumnya sudah merancang atau membeli obat-obatan tersebut, sehingga pada saat tahun berjalan tidak sampai ada kekurangan kebutuhan logistik obat-obatan itu," ujar Dede Yusuf.

Baca juga: Pertemuan parlemen sedunia hasilkan "Bali Roadmap"

Menurut politikus Partai Demokrat ini, bahwa penerapan sistem E-Logistik obat-obatan di Bali perlu menjadi contoh di daerah lain. Karena Bali sudah sejalan dengan aturan Kemenkes. Bali bisa menerapkan sistem tersebut karena seringnya ada kegiatan-kegiatan berskala nasional dan internasional.

"Jadi pelayanan ini sudah berstandar internasional, sebab penerapan tersebut telah disiapkan sebelumnya, dan negara yang akan mengadakan event internasional pasti menuntut dan melihat kesiapan masalah kesehatan di Bali, termasuk penyediaan masalah obat-obatan dan kelengkapan sarana dan prasarana itu," ujarnya.

Dede Yusuf lebih lanjut mengatakan penerapan E- Logistik obat-obatan itu sangat penting sehingga perencanaan dalam tahun berikutnya sangat siap menyalurkan obat-obatan ke puskesmas, rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Sekali lagi kami mengapresiasi sistem E-Logistik obat-obatan di Bali, sehingga di daerah lain diharapkan juga menerapkan sistem ini, sehingga masyarakat mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Dalam Kunker DPR tersebut juga didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, Dirut RSUD Bali Mandara dr. Gede Bagus Darmayasa, dan Dirut RSUP Sanglah dr. Wayan Sudana serta instansi terkait.

Baca juga: Imam Nahrawi - Dede Yusuf minta pemerintah evaluasi soal hibah terkait kasus Menpora