Badung (ANTARA) - Kabupaten Badung, Bali, menyusun "road map" reformasi birokrasi 2019 hingga 2021 sebagai salah satu upaya untuk memastikan gerakan reformasi birokrasi dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja dalam bentuk program, kegiatan dan rencana aksi yang nyata.
"Road map reformasi birokrasi ini kami harapkan juga mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2016 hingga 2021 Pemkab Badung," ujar Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Badung, I Wayan Wijana di Badung, Jumat.
Ia mengatakan, penyusunan road map reformasi birokrasi itu juga sangat penting sebagai pedoman rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
"Ini untuk memberi arahan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas," tambahnya.
Baca juga: Pemkab Badung Jadi Proyek Percontohan Reformasi Birokrasi
Ia menjelaskan, penyusunan road map reformasi birokrasi yang baru dan akan berlaku sampai dengan berakhirnya masa RPJMD Semesta Berencana 2016 hingga 2021 tersebut dianggap penting mengingat road map reformasi birokrasi yang sebelumnya sudah berakhir masa berlakunya.
"Ini merupakan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyusunan rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendorong delapan area perubahan reformasi birokrasi," ujar Wayan Wijana.
Sebagai salah satu proses penyusunan road map tersebut, pihaknya juga telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2019 hingga 2021.
Salah satu narasumber sosialisasi dari Kementerian PAN dan RB Arif Tri Hariyanto, menjelaskan, pihaknya mengapresiasi komitmen jajaran Pemkab Badung dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sehingga Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah dengan indeks reformasi birokrasi terbaik nasional dengan predikat BB serta ditunjukan dengan indikator lainnya berupa opini WTP.
Baca juga: Badung komitmen wujudkan birokrasi bersih dan akuntabel
"Komitmen tersebut terlihat dengan diraihnya nilai AKIP BB dan indeks pelayanan publik dengan kategori A serta munculnya berbagai program inovatif yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
