Badung optimistis angka kemiskinan turun nol persen

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berkomitmen dan optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen dalam dua tahun ke depan.

"Dalam visi misi daerah, penanggulangan kemiskinan masyarakat di Badung sudah menjadi prioritas. Untuk itu pada anggaran perubahan 2019 dan induk 2020, kami akan melakukan kebijakan politik anggaran untuk menekan angka kemiskinan menjadi nol koma sekian persen," ujar Wabup Badung, I Ketut Suiasa, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Badung tahun 2019 di Mangupura, Selasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) Badung mencatat angka kemiskinan di Badung sesuai data sebesar 1,98 persen berdasarkan analisis makro.

Wabup Suiasa mengakui memang ada perbedaan data antara BPS dengan data mikro yang dimiliki Pemkab Badung. Menurutnya, perbedaan data itu sepakat untuk dihormati karena baik BPS maupun Pemkab Badung memiliki tugas dan kewenangan dalam menentukan angka kemiskinan.

Ia mengatakan analisis makro BPS mencakup seluruh masyarakat yang hidup di Badung dan mencatat data makro penduduk Badung sekitar 650 ribu.

Sementara data mikro yang dimiliki Pemkab Badung berdasarkan penduduk yang ber-KTP Badung dan mengacu pada pendataan Dinas Kependudukan dan Capil terdapat 465 ribu jiwa.

"Angka kemiskinan 1,98 tersebut berdasarkan jumlah penduduk dari data makro BPS, bila dibandingkan dengan pendataan Pemkab, berarti penduduk miskin di Badung berada di bawah angka 1,98 persen," katanya.

Ia menjelaskan dari sisi politik anggaran, di samping menggunakan anggaran APBD, juga menggunakan dana APBDes. Bagi desa yang masih mempunyai Rumah Tangga Sasaran (RTS) harus menganggarkan sekurang-kurangnya lima persen untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan diharapkan untuk data bagi forum CSR di Badung.

"Dengan pola ini kami optimis dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Badung," kata Wabup Ketut Suiasa.

Sementara itu, Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya menjelaskan, Rapat Koordinasi TKPK itu bertujuan untuk menyamakan persepsi segenap anggota TKPK Badung tentang kondisi terkini kemiskinan di Badung.

"Ini juga mempererat jalinan komunikasi, koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah anggota TKPK serta Pemkab Badung dengan seluruh komponen non-pemerintah," katanya.

Agenda Rakor TKPK adalah sosialisasi transformasi dari kegiatan beras sejahtera (restra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Penanggulangan Fakir Miskin (PPFM) dengan narasumber Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi peran Polri dalam nota kesepahaman pelaksanaan bantuan sosial, antara Kemensos dengan Polri yang disampaikan Wakapolres Badung, Kompol Sidar Sinaga.*