"Kami terus sosialisasi bahwa sertifikat (tanah) ini gratis, BPN tidak mengutip apapun. Di tingkat desa mereka boleh memungut bayaran sesuai dengan keputusan tiga menteri, kalau untuk daerah Tangerang sebesar Rp150.000," ujar Menteri Sofyan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa pungutan liar (pungli) terkait pengurusan sertifikat tanah terjadi bukan di tingkat BPN, tetapi barangkali di tingkat desa, RT, atau RW, bahkan kemudian dalam praktek yang dulu kalau mau mengurus sertifikat ada yang namanya kelompok masyarakat atau Pokmas.
"Pokmas ini yang kadang-kadang melakukan apa yang kita kenal saat ini sebagai pungli," ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional 2019 Kementerian ATR/BPN.
Terkait mengenai kabar adanya warga di Tangerang Selatan yang mengalami pungli tersebut terkait pengurusan sertifikat tanah, Kementerian ATR/BPN sulit melakukan penindakan karena korban tidak mau melaporkan perkara yang menimpa dirinya.
"Kalau seperti ini sulit sekali, namun kami akan melakukan investigasi dimana sumber pungli tersebut," tegas Menteri Sofyan Djalil.
Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan jika pungutan masih dalam koridor keputusan tiga menteri yakni sebesar Rp150.000 masih dibenarkan dan tidak termasuk pungli. Pungutan yang masuk kategori pungli merupakan pungutan yang melebihi ketentuan tersebut.
"Itu memang kami benarkan karena terdapat biaya-biaya pra-sertifikat yang harus dibayar oleh masyarakat, dan biaya Rp150.000 merupakan biaya yang relatif sangat murah. Tapi yang jadi masalah kalau orang melakukan pungli lebih dari angka tersebut," tuturnya.
Walaupun belum 100 persen efektif, Kementerian ATR/BPN akan terus memerangi tradisi pungli ini hingga sepenuhnya hilang. "Saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN bersama jajaran Kementerian akan terus berupaya agar praktik tersebut hilang," kata Menteri Sofyan Djalil.
Sebelumnya, beredar kabar mengenai warga Pondok Cabe Ilir, Tangeran Selatan, Banten yang mengaku membayar sejumlah uang untuk menebus sertifikat tanah. Jumlah yang dibayarkan mencapai Rp2,5 juta, padahal pengurusan dan penebusan sertifikat tanah seharusnya bersifat gratis.
(AL)
