Bupati Klungkung gundah, program ketahanan pangan tidak maksimal

Klungkung (Antaranews Bali) - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengaku gundah dengan program ketahanan pangan di daerahnya yang dinilainya masih sebatas rutinitas sehingga hasilnya kurang maksimal.

Kegundahan itu diungkapkan saat membuka rapat pleno ketahanan pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung, Bali, yang dihadiri Kelompok Kerja Ketahanan Pangan yang berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu.

"Karena program-program yang dilakukan hanya sebatas rutinitas, hasil yang dicapai juga tidak maksimal. Karena itu OPD yang tergabung dalam kelompok kerja ketahanan pangan harus bekerja maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya," katanya.

Ia memerintahkan, kelompok kerja ini  memotong jalur distribusi, sehingga akan membantu menekan inflasi, termasuk mengawal program beli mahal jual murah.

Menurutnya, program tersebut akan menjadi acuan atau percontohan untuk menekan inflasi daerah, yang muaranya akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai program beli mahal jual murah berubah menjadi beli mahal jual mahal. Saya minta pihak KUD untuk terus melakukan perhitungan berdasarkan perkembangan pasar, sehingga program ini bisa tetap berjalan," katanya.

Untuk mengangkat produk pertanian lokal, ia mendorong Pokja Distribusi Pangan untuk menciptakan produk oleh-oleh khas Klungkung yang berasal dari produk pertanian lokal seperti kacang mente, kacang tanah, nangka dan  rumput laut.

Selama ini, ia merasa Klungkung belum memiliki produk olahan hasil pertanian dan perkebunan seperti daerah lain yang  memenuhi pasar pasar swalayan sebagai produk oleh oleh-oleh.

Ia juga minta,  petani diberikan edukasi terkait sistem pertanian dengan konsep organik, karena produk organik memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding produk biasa.

Ia memerintahkan, dalam menentukan langkah dan strategi untuk pengambilan keputusan, supaya menggunakan data yang akurat sesuai keadaan dilapangan seperti perkembangan alih fungsi lahan dan angka hasil produksi pertanian yang dihasilkan selama satu tahun.

Mulai tahun 2019, katanya, penghitungan ketahanan pangan harus berdasarkan fakta dan data dilapangan, bukan perhitungan analisa data dari atas meja.
“Dibutuhkan ketekunan, kemauan yang keras serta koordinasi antar Pokja sehingga semua program yang sudah dirancang bisa berjalan maksimal.” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung Wayan Durma mengatakan, pelaksanaan rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan bertujuan untuk menentukan kebijakan pangan di Klungkung. selain  membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala.
 
"Selain membahas laporan pelaksanaan tugas secara berkala, juga untuk menentukan kebijakan pangan maupun menentukan rumusan strategis untuk program pemantapan ketahanan pangan yang ingin diwujudkan ke depan,” katanya.

Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan   tahun 2018 ini,  dihadiri oleh seratus orang peserta yang merupakan representasi dari masing-masing kelompok kerja dan sejumlah pihak  yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung.

Diantaranya Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan, yang di koordinir oleh Kepala Dinas Pertanian   Kabupaten Klungkung. Kelompok Kerja Distribusi Pangan, yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, serta Kelompok Kerja Konsumsi Dan Keamanan dengan yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

Rapat kali ini juga turut dihadiri, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Bali, para PPL, Kelian subak sawah  se-Kabupaten Klungkung dan instansi terkait. (ed)