Jakarta (Antaranews Bali) - Pimpinan perguruan tinggi (PT) se-Indonesia sepakat menjaga netralitas pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 serta menolak segala bentuk radikalisme di kampus.
"Menghadapi tahun politik, kampus harus terus menjaga independensi (kemandirian) dan tidak terpengaruh konstestasi politik terkini (Pilpres 2019)," kata penggagas dan koordinator "Rembuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua" Ida Bagus Radendra Suastama melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Ida mengatakan terdapat beberapa pokok pikiran dari hasil pertemuan pimpinan perguruan tinggi tersebut antara lain Civitas akademika dan sivitas akademis sepakat untuk berpikir keras menangkal ideologi radikal, serta menekankan kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila sangat penting.
Perguruan tinggi juga menolak segala bentuk radikalisme masuk kampus, baik pemikiran maupun tindakan dan mendirikan pusat studi Pancasila di kampus.
Ida menyatakan kampus perlu memasukkan materi pendidikan agama, bela negara, dan Pancasila dalam seleksi dosen dan pengurus organisasi kemahasiswaan.
Perguruan tinggi mengadakan pelatihan dan penyegaran secara teratur bagi dosen terutama mata kuliah Pancasila dan bela negara, serta meningkatkan kerja sama antarpimpinan program studi di kampus maupun antarkampus untuk mencegah radikalisme dan paham intoleransi.
"Termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Pertahanan, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," ucap Ida.
Ida memandang penegakkan aturan dan SOP internal perguruan tinggi secara tegas harus dilakukan terhadap dosen yang memunculkan indikasi penyimpangan pengajaran mengarah pada penentangan terhadap Pancasila.
Perguruan tinggi juga harus mengamati potensi paham radikal dan intoleransi melalui kegiatan unit organisasi kampus.
Ida juga mengatakan perguruan tinggi perlu meningkatkan anggaran kegiatan kemahasiswaan guna menghindari pendanaan dari luar yang rentan disusupi kepentingan dan paham intoleran.
Ida menambahkan perguruan tinggi pun harus memberdayakan seluruh unsur keteladanan bagi generasi milenial agar terhindari dari sikap koruptif.
Terakhir Ida menyebutkan penyampaian materi Pancasila perlu lebih inovatif, berorientasi praktik maupun penerapan, gaya komunikasi visual, menyenangkan, lebih banyak konten, dan disampaikan melalui media komunikasi viral terkini.
Acara Rembuk Nasional dua hari itu dibuka Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali-Nusa Tenggara, I Nengah Dasi Astawa dengan pembicara utama Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose. (WDY)
