Presiden tanggapi polemik "2 musim 65 bendungan" (iklan pemerintah di bioskop)

Bogor (Antaranews Bali) - Presiden Joko Widodo menyebut masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang hasil kerja pemerintah terkait polemik iklan berjudul "2 musim 65 bendungan" yang diputar di sejumlah bioskop.

"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Peresmian Pembukaan Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bertema 68 Tahun GMKI Mengabdi untuk Indonesia di di Auditorium The Forest Resort Pamoyanan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Iklan yang tayang di sejumlah bioskop dan menampilkan hasil pembangunan pemerintah itu dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sejumlah pihak menyebut iklan itu sebagai bagian dari kampanye Presiden Joko Widodo jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun Presiden menambahkan sudah menjadi peran dan tugas Komenkominfo untuk menjadi humas pemerintah atau "government public relations".

"Itu kan memang tugasnya Kominfo, itu amanat UU bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka ikuti. Apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan (dikerjakan), kan begitu," kata Presiden.

Ia mengumpamakan tugas tersebut sebagaimana tugas Menteri Penerangan pada masa lalu.

"Kalau dulu kan menteri penerangan yang menerangkan. Masa suruh diam begini (sambil tutup mulut). Bagaimana," katanya.

Menurut dia, hal serupa telah disampaikan dan dilakukan kementerian yang dipimpin oleh Rudiantara itu sejak tiga atau empat tahun lalu.

"Ya itu kan dari tiga, empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan. Baik lewat youtube, tv, itu sudah kewajiban Kominfo, itu amanat UU. Lihat saja," katanya.

Sesuai dengan UU maka Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015.

Pada kesempatan itu, Presiden meresmikan acara Pembukaan Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang dihadiri ribuan anggotanya dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Presiden didampingi oleh Menristekdikti M. Nasir dan Menkumham Yasonna Laoly.

Setelah meresmikan acara tersebut, Presiden Jokowi bertolak ke Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur untuk keberangkatan menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam rangka kunjungan kerja. 

PAN: kurang pas
Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, menilai pemasangan iklan soal keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah pilihan yang kurang pas dan kurang baik, bagi calon presiden petahana.

"Pemasangan iklan di bioskop dapat menjadi kontradiktif bagi Jokowi yang tampil lagi sebagai calon presiden petahana," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta (13/9).

Menurut dia, Jokowi sebagai calon presiden petahana bisa melakukan apa saja, termasuk memasang iklan di bioskop melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, pada sisi lain, masyarakat khususnya penonton film di bioskop, bisa menilai dan memiliki penilaian sendiri terhadap iklan hasil pekerjaan Jokowi. "Pemasangan iklan keberhasilan pemerintah di bioskop itu kurang baik dan kurang pas. Masyarakat yang ingin menyaksikan film harus melihat iklan lebih dulu. Ini memberikan penilaian yang kurang baik dari masyarakat," katanya.

Anggota Komisi II DPR ini menambahkan, pemilihan bioskop sebagai sarana pemasangan iklan keberhasilan program pemerintah, menentukan kekurangcermatan dan kegagapan dari Jokowi dan timnya dalam memilih media untuk melakukan sosialisasi.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinand Seto, menyampaikan tanggapan terkait banyaknya kritik terhadap penayangan iklan pemerintah di bioskop.

Menurut Seto, iklan yang disampaikan di bioskop adalah realisasi dari program pemerintah, bukan bagian dari kampanye. "Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak melakukan kampanye untuk calon presiden," katanya.

Ia menegaskan, hal yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah menjalankan fungsi dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah. "Menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkominfo sebagai humas pemerintah," katanya.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.

Menurut dia, bioskop memberikan ruang kepada publik untuk memasang iklan serta meningkatnya jumlah penonton di bioskop dinilai akan efektif jika iklan dipasang di layar lebar dengan kondisi penonton yang ada.

"Kami berkeyakinan, dengan memasang iklan di bioskop itu jauh lebih efektif, agar semakin banyak masyarakat menerima informasi terkait dengan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini," kata dia. (WDY)