Nusa Dua (Antaranews Bali) - Pemerintah Indonesia dan Somalia sepakat untuk mendorong sektor swasta meningkatkan kerja sama infrastruktur dan perdagangan karena masih terdapat ruang yang besar untuk mendongkrak ekonomi kedua negara.
"Tren perdagangan (Indonesia-Somalia) naik hampir 30 persen rata-rata setiap tahun," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menlu Somalia Mukhtar Mahad Da`ud di sela-sela Forum Indonesia Afrika (IAF) di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu.
Menurut Menlu, nilai perdagangan dengan Somalia mencapai hampir 76 juta dolar AS dengan peningkatan tertinggi terjadi tahun 2017 dengan lonjakan mencapai 80 persen.
Komoditas yang dibutuhkan Somalia, lanjut Retno, di antaranya pupuk dan kebutuhan lainnya.
Retno Marsudi menambahkan negara di Afrika Timur itu juga mendorong investor Indonesia bekerja sama untuk sektor infrastruktur, pertanian dan perikanan.
Indonesia, imbuh Menlu, juga turut berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara yang baru lepas dari konflik itu.
Menurut Retno, Indonesia ikut berkontribusi dalam proses pembangunan pelabuhan namun partisipasi itu lebih fokus diberikan dalam hal desain pelabuhan.
"Ini merupakan upaya campuran dari beberapa negara untuk bekerja sama dengan Somalia dalam pembangunan pelabuhan," katanya.
Dalam kesempatan itu, pemerintah Somalia juga mengharapkan bantuan teknis untuk para diplomat dan tenaga pertanian karena pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi di negara tersebut.
"Kami siap memberikan pelatihan itu," ucap Menlu Retno.
Somalia juga menjamin keamanan termasuk para investor dari Indonesia yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di Tanah Air.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Menlu menuturkan bahwa Wamenlu Somalia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan diberikan salah satunya dari lembaga swadaya masyarakat Indonesia.
Bantuan itu, kata Menlu Retno meliputi bantuan bahan pokok berupa makanan dan beras serta masalah air.
"Somalia juga mendukung sangat kuat terhadap pencalonan Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB yang pemilihannya dilakukan 8 Juni 2018," katanya. (*)
