DPRD apresiasi kelanjutan rencana pembangunan Bandara Buleleng

Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama mengapresiasi keputusan Pemerintah Pusat untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan bandar udara internasional di Kabupaten Buleleng.

"Kami mengapresiasi keputusan Pemerintah Pusat melanjutkan bandara internasional di Buleleng, setelah Pemprov Bali mempresentasikan dan memberikan masukan, jika pembangunan bandara tersebut berdampak luas terhadap perkembangan ekonomi ke depannya," kata Adi Wiryatama di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan sebelumnya, pemerintah pusat menyebutkan pembangunan bandara internasional di Kabupaten Buleleng tidak layak berdasarkan hasil survei Bank Dunia (World Bank). Namun setelah Gubernur Bali Made Mangku Pastika melakukan presentasi ke pusat, maka ada titik terang bahwa pembangunan bandara itu akan dibangun. Bahkan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan bandara tersebut direncanakan pada Agustus mendatang.

Adi Wiryatama mengatakan, pembangunan bandara Buleleng sudah diimpikan sejak lama oleh masyarakat Bali, sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara Bali bagian utara dengan Bali bagian selatan. Karena itu, pembangunan bandara internasional di Buleleng harus diwujudkan.

Ia mengatakan bahwa realisasi pembangunan bandara di Buleleng terus dinantikan masyarakat Bali. Karena itu, agar pembangunan bandara tersebut mulai dikerjakan oleh investor.

Adi Wiryatama meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk secepatnya mengeluarkan izin penentuan lokasi (penlok).

"Kami minta kepada Kementerian Perhubungan secepatnya membuat kajian dan menerbitkan izin penlok agar ada kepastian bandara itu mulai dibangun," ujar mantan Bupati Tabanan dua periode itu.

Ia mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan lokasi pembangunan bandara di Buleleng itu, apakah dibangun di atas laut atau di darat.

"Silahkan diputuskan mau bangun di darat atau di laut. Masalah lokasi tak penting. Yang terpenting pembangunan Bandara Buleleng direalisasikan. Silahkan Kementerian Perhubungan memutuskannya," kata Adi Wiryatama. (WDY)