Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika memenuhi undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang menggelar rapat koordinasi untuk mendengarkan paparan hasil studi kelanjutan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng. Pandangan Gubernur tentang paparan itu juga mendapat dukungan anggota DPRD Bali.
"Pertemuan dengan Konsultan Bank Dunia itu juga dimanfaatkan Bapak Gubernur untuk menyampaikan sejumlah hal terkait dengan hasil studi yang menyebut kalau pembangunan bandara baru di kawasan Bali Utara itu kurang layak," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, di Denpasar, Selasa (20/3).
Dewa Mahendra menambahkan, dalam rapat tersebut yang digelar pada Senin (19/3) di ruang rapat Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Pastika mendengarkan pemaparan hasil studi "Bali Sustainable Transport and Connectivity Initiative" yang dilakukan Konsultan Bank Dunia.
"Bapak Gubernur menilai studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia hanya mengacu pada aspek ekonomi. Padahal, sebuah studi idealnya juga mempertimbangkan aspek lain seperti sosial, politik dan budaya," ucapnya.
Secara gamblang, Pastika menjelaskan bahwa rencana pembangunan bandara baru di kawasan Bali Utara didasari atas kepentingan yang lebih besar yaitu untuk mengatasi kesenjangan antara kawasan Bali Selatan dan Bali Utara.
Keberadaan bandara di Bali Utara sudah didambakan sejak lama dan telah tertuang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.
Gubernur Bali meyakini kehadiran bandara baru itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah Bali secara keseluruhan. "Tak hanya dari segi pendapatan, kreativitas masyarakat sekitar kawasan itu juga akan meningkat," ucapnya.
Terkait dengan rekomendasi untuk membangun jalan menembus gunung guna memperpendek akses Denpasar-Singaraja, Pastika berpendapat bahwa hal itu bisa digarap secara simultan dengan pembangunan bandara baru.
Masih dalam penjelasannya, Pastika juga menyayangkan karena studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia tak melibatkan Pemprov Bali.
Oleh karena itu, jika nantinya ada studi ulang, dia berharap pihak Bank Dunia melibatkan Pemprov dan masyarakat Bali sebagai pihak yang paling mengetahui pembangunan infrastruktur apa yang dibutuhkan.
Setelah menyimak paparan Konsultan Bank Dunia dan penjelasan Gubernur Pastika, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Ridwan Djamaluddin selaku pimpinan rapat memutuskan untuk membahas persoalan ini secara lebih intens. Rapat lanjutan dijadwalkan kembali digelar pekan depan.
DPRD Bali
Sebelumnya (19/3), anggota DPRD Bali, Nengah Tamba, mendorong pembangunan bandara di Bali Utara untuk terwujudnya stabilitas perekonomian di Pulau Dewata yang selama ini dimimpikan oleh masyarakat Buleleng. "Kami sudah melihat kesiapan Kabupaten Buleleng dengan adanya bandara nanti," katanya.
Anggota Komisi III DPRD Bali itu menegaskan bahwa pejabat selalu bicara soal kesenjangan, maka sekarang ada yang mau menjadi pemrakarsa bandara, maka pihaknya harus mendorong hal itu, karena rencana bandara itu menjadi titik awal pembangunan
Rencana pembangunan bandara di Bali Utara, diharapkan bukan hanya isapan jempol semata. Terlepas dari adanya dualisme investor sebagai pemrakarsa yakni, PT. BIBU dan PT. Pembari, bandara di Bali Utara harus diwujudkan.
"Sebelumnya disebutkan, pembangunan bandara di Bali Utara batal dilakukan, yang merujuk dari hasil kajian Bank Dunia dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang tidak merekomendasikan pembangunan bandara internasional Bali Utara," ungkap Tamba.
Batalnya itupun sempat menuai polemik di masyarakat Buleleng. Namun seiring waktu, ternyata hasil kajian itu, belum menjadi final bahwa bandara batal. Selama ini masyarakat Buleleng, memang mengharapkan pembangunan bandara tersebut, untuk keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan.
"Isu sebelumnya akan ada pelebaran "runway" atau landasan pancu di Bandara Internasional Ngurah Rai, menurut politisi Demokrat asal Jembrana ini, itu tidak akan mungkin dilakukan. Mengingat, bandara Ngurah Rai sudah sangat melebihi kapasitas," ungkapnya.
Untuk itu, Tamba menyampaikan agar hasil kajian Word Bank dan PT. SMI dijabarkan di hadapan eksekutif dan legislatif di Bali, apa yang menjadi dasar hasil kajian itu, sehingga Buleleng tidak layak dibangun bandara padahal jelas kata Tamba, bandara sudah diatur dalam RTRW Bali dan Nasional.
"Saya selaku anggota dewan, mengajak masyarakat Buleleng bersatu wujudkan ini, tidak ada jalan lain lagi. Kalau bandara dibangun, saya yakin yang lain ikut dibangun baik itu jalan tol dan lain-lainnya. Kami mendorong, agat Kemenhub segera melakukan kajian, karena bola ini ada di tangan pusat," kata Tamba.
Sementara, anggota DPR RI yang juga Srikandi Demokrat asal Buleleng, Tutik Kusuma Wardhani menambahkan, pembangunan bandara di Buleleng sangat penting.
Selain itu, Tutik juga mengingatkan pemerintah Pusat, bahwa Bali adalah penyumbang devisa negara dari sisi pariwisata sebesar 40 persen. "Disitu power kita sebagai masyarakat Bali, untuk meyakinkan investor. Dengan bandara, maka lalulintas di Bali lebih mudah," ungkap Tutik Kusuma Wardhani. (WDY)
