Gianyar (ANTARA) - Para Penglingsir (Tokoh) Puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), yang berjumlah 13 raja dari puri-puri seluruh Bali meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk merealisasikan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali.
Ketua Harian P3SB Tjokorda Putra Nindya yang juga Penglingsir Puri Agung Peliatan di Kabupaten Gianyar, Senin mengatakan masyarakat perlu mendapatkan kepastian terkait pembangunan Bandara Bali Utara setelah Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres Nomor 12/2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang ditandatangani pada 10 Februari 2025 lalu.
“Kami sudah lelah dengan wacana dan spekulasi. Isi Perpres No. 12 Tahun 2025 sudah sangat jelas menetapkan pembangunan proyek pembangunan bandara ini letaknya di kawasan pesisir Kubutambahan, Buleleng,” kata Tjokorda Putra.
Karena itu, Tjokorda Putra mewakili para Penglingsir Puri se-Bali memohon agar Presiden Prabowo Subianto segera memenuhi komitmen itu dengan melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama.
Peletakan batu pertama itu penting agar seluruh lapisan masyarakat tidak terus berspekulasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara sebagai sebuah program strategis atau hanya sebagai janji politik semata.
Dalam pertemuan di Puri Ageng Blahbatu, Gianyar itu para Penglingsir Puri se-Bali, yang merupakan para raja dan tokoh adat pewaris kerajaan-kerajaan Bali, menilai proyek ini mendesak diwujudkan sebagai langkah strategis pemerataan pembangunan dan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur transportasi udara yang tidak lagi mampu ditampung Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali bagian Selatan.
Tjokorda Putra menilai lokasi bandara di pesisir Kubutambahan, Buleleng sudah selaras dengan berbagai regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 64/2018 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Bandara. Selain itu, kawasan ini juga telah ditetapkan sebagai peruntukan bandara dalam Perda Provinsi Bali No. 18/2009 tentang RTRW yang diperbaharui melalui Perda No. 3 Tahun 2020.
Apalagi, pembangunan bandara baru itu tidak akan membebani keuangan negara karena seluruh investasinya dibiayai 100 persen oleh investor swasta di antaranya investor asal China dan Timur Tengah. Model pembiayaan ini diyakini mampu mempercepat pembangunan tanpa menunggu dan mengganggu alokasi APBN.
Menurut para Penglingsir Puri se-Bali, Pembangunan Bali selama beberapa dekade dinilai terlalu terpusat di wilayah selatan, terutama di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Akibatnya, kawasan selatan mengalami tekanan lingkungan dan sosial yang berat. Salah satu puncaknya terjadi pada Rabu, 10 September 2025 lalu ketika banjir besar menerjang Bali bagian tengah dan selatan.
Bencana alam itu mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, lebih dari 500 jiwa mengungsi, serta tercatat juga lebih dari 500-an bangunan rusak.
Peristiwa itu pun melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan selatan dan menimbulkan kerugian material hingga ratusan miliar rupiah.
“Ini adalah alarm nyata bahwa kita tidak bisa terus membiarkan ketimpangan pembangunan. Jika satu-satunya pintu masuk internasional ada di selatan, maka seluruh beban lingkungan, ekonomi, dan sosial menumpuk di sana,” ujar Penglingsir Puri Agung Singaraja AA Ngurah Ugrasena.
Di sisi lain, para penglingsir menyoroti munculnya wacana dari Gubernur Bali Wayan Koster yang ingin menjadikan Bandara Letkol Wisnu sebagai Bandara Internasional Bali Utara.
Para penglingsir menepis gagasan itu. Menurut mereka, bandara tersebut sejatinya dirancang hanya untuk pusat pelatihan calon penerbang, bukan sebagai bandara untuk keperluan reguler komersial.
Jika gagasan itu dipaksakan sebagai bandara internasional, maka dianggap berlawanan dengan arah kebijakan pusat yang sudah jelas tertuang dalam Perpres No.12/2025.
“Kami mengingatkan agar jangan ada upaya di tingkat daerah yang menentang atau menghambat implementasi Perpres. Ini soal kepentingan nasional, bukan kepentingan sektoral,” kata AA Ngurah Ugrasena.
Para penglingsir meyakini, kehadiran bandara baru di Kubutambahan akan menjadi pintu gerbang internasional setara bandara modern di Singapura dan Hong Kong seperti yang pernah disampaikan Presiden Prabowo pada 3 November 2024 di Sanur, Denpasar.
“Kami percaya Presiden Prabowo akan memenuhi janjinya. Bali Utara siap menjadi episentrum pertumbuhan baru, demi keseimbangan Pulau Bali dan kemajuan bangsa,” pungkas AA Ngurah Ugrasena.
Sementara itu, Direktur Utama PT BIBU Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan bahwa semua persiapan pendanaan dan teknis telah diupayakan.
“Investor sudah siap. Kami sudah menandatangani MoU dengan para investor. Penetapan lokasi sudah kami ajukan. Kami menargetkan runway pertama, dari dua runway yang kami rencanakan, bisa beroperasi tahun 2028,” ujar Erwanto.
