Ratusan Anggota Linmas Jembrana Dapat Pelatihan

Negara (Antara Bali) - Ratusan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau yang dulu dikenal dengan sebutan Hansip, mendapat pelatihan dari Kantor Kesbang Linmas Jembrana, Selasa.

Kepala Kantor Kesbang Linmas Jembrana, I Gusti Putu Ngurah Dharma Putra mengatakan, peserta mendapatkan berbagai macam materi pelatihan selama dua hari hingga Rabu (20/7).

"Instruktur berasal dari beberapa institusi seperti TNI dalam hal ini Kodim, Polres Jembrana, SAR dan PMI," katanya.

Beberapa materi yang diberikan antara lain menyangkut politik, sosial budaya dan ketenteraman serta keamanan.

Dengan pelatihan itu Dharma Putra berharap, Linmas akan lebih berkualitas dalam menghadapi keresahan yang muncul di masyarakat.

"Khususnya keresahan yang berhubungan dengan ketentrama dan keamanan masyarakat, anggota Linmas harus lebih terampil dan cekatan," ujarnya.

Sedangkan dalam sambutannya Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan, Linmas harus lebih proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bupati Artha menilai, meski Jembrana tidak memiliki obyek vital yang potensial dijadikan target seperti terorisme, namun wilayah ini bisa menjadi transit.

"Bisa saja oknum yang ingin merusak ketentraman dan keamanan Pulau Bali, transit dulu di Jembrana sebelum melaksanakan aksinya," katanya.

Untuk itu ia minta agar Linmas lebih ketat melakukan pengawasan terhadap lingkungan khususnya memantau penduduk pendatang.

Menurutnya, penduduk pendatang tanpa identitas serta tidak memiliki skill potensial untuk membuat keonaran.

"Pengawasan terhadap mereka menjadi tugas saudara semua karena saudara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Artha.

Meski demikian, dalam menjalankan tugasnya, Artha mengingatkan agar selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Hal itu perlu dilakukan, karena Linmas tidak punya kewenangan untuk menindak penduduk pendatang.

"Jika menemukan penduduk pendatang yang melanggar aturan segera koordinasikan dengan instansi terkait. Nanti instansi yang memiliki kewenangan yang akan mengambil tindakan," katanya.(*)