Denpasar (Antara Bali) - Pembukaan praresmi atau "soft opening" Rumah Sakit Bali Mandara akan ditunda dari waktu yang telah direncanakan jika masyarakat Sanur, Denpasar, tetap mengadakan aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2017.
"Kalau demo, ya kami tunda dulu. Ditunda sampai bisa diterima baik oleh masyarakat," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, di Denpasar, Jumat.
Dewa Mahendra mengemukakan hal tersebut usai mendampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Sanur, di Kantor Pemprov Bali.
"Dalam pertemuan itu, Bapak Gubernur menyampaikan permohonan maaf jika sampai terjadi miskomunikasi dan tidak usah memperpanjang siapa yang dulu menjanjikan (janji kuota 10 persen masyarakat Sanur bekerja di RSBM-red). Yang penting bagaimana sekarang menyelesaikan," ucapnya.
Berdasarkan hasil pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, lanjut dia, disepakati 19 formasi yang kosong (dokter spesialis, S1 kesehatan, D3 kesehatan, sopir, tenaga laundry dan pemelihara gedung) diupayakan untuk diisi warga Sanur sepanjang memenuhi kualifikasi.
"Bahkan hari ini Kadis Kesehatan diminta lembur untuk menyeleksi, lanjut hingga mengeluarkan SK, sehingga besok bisa langung bekerja," ujar Dewa Mahendra.
Sedangkan untuk 2018, pengisian satpam sebanyak 40 orang juga akan diprioritaskan warga Sanur, mulai November agar mengajukan lamaran, dan tentu dengan dilampiri sertifikat pelatihan satpam. "Satpam keperluannya 30, tetapi oleh Bapak Gubernur diminta dilebihkan menjadi 40 orang," katanya.
Dewa Mahendra menambahkan bahwa Gubernur Bali menghormati warga yang mau menyampaikan aspirasi, tetapi menjadi kurang elok jika dilakukan saat pembukaan RS yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali itu. Sehingga untuk rencana "soft opening" yang direncanakan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda akan melihat kondisi terakhir esok hari.
Sementara itu, Ketua I Yayasan Pembangunan Sanur I Gusti Agung Alit Kencana usai mengadakan pertemuan tersebut mengatakan bahwa warga Sanur menuntut janji yang sebelumnya disampaikan oleh tim sosialisasi pembangunan RSBM.
"Masyarakat menuntut itu. Itu yang menyebabkan masyarakat bukan saja kepada pemerintah, tetapi pada kami seakan sudah tidak dipercaya lagi," ucapnya.
Pihaknya akan berusaha untuk menenangkan masyarakat dan juga tidak ingin kalau hal buruk sampai terjadi di wilayah Sanur yang merupakan kawasan wisata.
"Kalau kami bisa meyakinkan masyarakat dengan apa yang sudah diberikan bekal dari Bapak Gubernur untuk masyarakat kami, bahkan langsung hari ini jika kami bisa menyiapkan orangnya itu, bisa saja eskalasinya dikurangi atau bisa diredam," ujarnya.
Pertemuan sejumlah tokoh masyarakat Sanur dengan Gubernur Bali itu selain dihadiri oleh Karo Humas, juga dihadiri Kadiskes Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya, Kepala BKD Provinsi Bali Ketut Rochineng, Kepala Kesbangpol Provinsi Bali Gede Putu Jaya Suartama, dan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandhi.(I020)
