Pemkab Badung Berencana Dirikan Perusahaan Induk Kelola Sampah

Bandung, Jawa Barat (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berencana mendirikan perusahaan induk daerah untuk mengelola sampah seperti yang dilakukan Kota Bandung, Jawa Barat.

"Kami ingin mencontohkan pengelolaan sampah Kota Bandung yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan yang nantinya bekerjasama dengan pihak ketiga," kata Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dalam kunjungan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) ke Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ia mengatakan, setelah terbentuknya PD Kebersihan akan bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung sehingga dalam tata kelola sampah lebih mudah. "`Holding company` ini akan menjadi induk semua (perusahaan daerah)," ujarnya.

Artinya "holding company" nanti bersinergi dengan PDAM terkaitan dengan pengelolaan air, PD Pasar mengelola pasar, demikian pula PD Parkir serta nanti ada PD Pangan yang khusus mengelola pangan.

Pihaknya mengapresiasi pengelolaan sampah di Kota Bandung yang sudah mampu mengolah, mengurangi dan memilah sampah dengan membuat "command center" atau ruang kendali di daerahnya.

Untuk itu, Kabupaten Badung juga segera membangun "command center" ini pada tahun 2018 seperti yang dilakukan Kota Bandung. "Saya kagum dengan pengelolaan sampah di Bandung ini yang dari hulunya itu ada di TPS, hilirnya ada di TPA. Ini yang perlu kita contoh," katanya.

Menurut dia, keberadaan "holding company" tersebut akan memudahkan pihaknya memberikan bantuan dana untuk mendukung berbagai program dan kinerja perusahaan daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial saat menyambut kedatangan Bupati Badung mengatakan untuk pengelolaan kebersihan, Kota Bandung menyerahkannya kepada PD Kebersihan.

"Meski di daerah lain PD Kebersihan sudah tidak ada, kami tetap mempertahankannya. PD Kebersihan inilah yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, termasuk pengelolaan sampah dan limbah melalui sinergi dengan DLHK," ujarnya.

Ia juga mengajak OPD di daerah setempat berkolaborasi penanganan limbah, selain PDAM yang memiliki program penanganan limbah dari pengelolaan air bersih dan pengelolaan air kotor.

"Kami memiliki tempat untuk mengolah air kotor menjadi air bersih di Bojong Soang dengan luas lahan 20 hektare untuk disalurkan ke hilir. Air yang dikelola ini dapat mengaliri 500 KK," ujarnya.

Pihaknya mengakui, Kota Bandung tidak memiliki air baku sehingga air baku ini disuplai dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Namun pihaknya berupaya agar dapat menghasilkan air dan tidak terus ketergantungan dengan air baku dari daerah lainnya.

Sebelumnya (9/10), Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mencetuskan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kantor Dinas Tenaga Kerja KabupatenTabanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

"Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat itu kami jalankan melalui kegiatan Gemah Ripah," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan AA  Ngurah Raka Iscwara.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, kegiatan  Gemah Ripah  sudah disosialisasikan ke10 kecamatan. Pada  tahun 2016 juga telah dilalukan bimtek pengolahan sampah organik menjadi kompos. "Tahun ini (2017), kita lanjutkan dengan bimtek pengolahan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan," ujarnya. (WDY)