Nusa Dua (Antara Bali) - Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengatakan Gerakan Non Blok (GNB) menganggap perlu meninjau ulang penggunaan hak veto oleh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB).
"Penggunaan hak veto yang terkadang tidak proporsional juga merupakan masalah yang menjadikan hak veto itu digunakan secara tidak demokratis," kata Faiz di sela-sela kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali, Rabu
Faizasyah menjelaskan, peninjauan penggunaan hak veto itu merupakan bagian dari perombakan PBB, khususnya Dewan Keamanan. Hal itu juga sedang dibahas oleh Majelis Umum PBB.
Menurut dia, penataan ulang PBB merupakan bagian dari cita-cita bersama untuk membuat lembaga itu relevan dengan situasi dunia saat ini.
"Dewan Keamanan sudah tidak memcerminkan kenyataan dunia saat ini. Perlu ditata kembali sehingga merepresentasikan negara berkembang, Asia dan Afrika, terwakili dalam forum Dewan Keamanan," katanya.
Pernyataan Faizasyah itu sesuai dengan seruan Presiden Yudhoyono yang disampaikan sebelumnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan perombakan komposisi DK PBB, sehingga sesuai dengan tatanan dunia saat ini.
"Ini berarti merombak ulang DK PBB sehingga merefleksikan kenyataan dunia saat ini," katanya dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non Blok di Nusa Dua, Bali.
Kepala Negara menyatakan, upaya itu sejalan dengan niat GNB untuk mereformasi tata pemerintahan global, terutama dalam sektor keamanan.
Dia menjelaskan, PBB dan organisasi internasional lainnya perlu menyesuaikan dengan tata dunia baru yang harus memberikan kesempatan bagi kekuatan baru untuk berkontribusi dalam menciptakan keamanan global.
"Ini juga berarti revitalisasi Majelis Umum PBB dimana GNB memiliki jumlah yang cukup untuk bisa berperan," kata Yudhoyono.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu pagi, membuka Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non Blok di Nusa Dua, Bali.
Kepala Negara tiba di tempat acara sekitar pukul 09.00 WITA dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Al-Araby dan Presiden Sidang Umum ke-65 PBB, Joseph Deiss.
Presiden membuka pertemuan sekitar pukul 10.00 WITA yang ditandai dengan pemukulan gong.
Sebelum pembukaan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberikan laporan kepada Presiden Yudhoyono.
Dalam laporan tersebut, Marty menjelaskan, KTM ke-16 GNB bertujuan untuk membakukan visi bersama negara-negara anggota GNB selama 50 tahun ke depan.
"Konferensi ini juga akan mengadopsi beberapa dokumen," katanya.
Marty menyebut, salah satu dokumen adalah tentang Palestina.
Menurut dia, KTM kali ini dihadiri oleh delegasi dari 128 negara, yang terdiri dari 95 negara anggota GNB, 13 negara peninjau, dan 20 negara tamu.(*)
