DPRD Badung Usulkan Pemberian Santunan kepada Ibu Hamil

Mangupura (Antara Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Badung, Bali, mengusulkan kepada pemerintah setempat agar membuat program pemberian santunan kepada ibu hamil di daerah itu.

"Usulan ini akan kami ajukan kepada bapak bupati, karena saat ini pemerintah juga sudah menjalankan program pemberian santunan kepada masyarakat mulai dari lahir, hidup hingga mati," kata Anggota DPRD Badung I Gede Aryantha di Mangupura, Jumat.

Ia menilai, usulan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, khususnya para pasangan yang menanti kelahiran buah hatinya.

Menurut dia, usulan pemberian santunan kepada ibu hamil ini cukup realistis mengingat kebutuhan untuk ibu hamil seperti pembelian susu ibu hamil, vitamin dan penguat kandungan serta konsultasi dokter membutuhkan dana cukup besar.

"Ini juga membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi pasangan yang menanti kelahiran anaknya memiliki penghasilan yang pas-pasan, sehingga biaya ini cukup memberatkan," katanya.

Menurut dia, upaya pemberian santunan ibu hamil ini dapat dibuat regulasi untuk membantu keluarga atau pasangan suami istri yang kurang mampu. "Ini juga penting untuk diprogramkan sehingga masyarakat dapat terbantu," ujarnya.

Pria asa Canggu ini menilai, dengan memberikan asupan gizi yang cukup kepada bayi dalam kandungan, akan sangat membantu perkembangan dan kecerdasanya.

"Upaya ini juga dapat mewujudkan generasi muda Badung yang cerdas sejak dalam kandungan," katanya.

Pihaknya optimistis, bapak Bupati Badung mempertimbangkan hal ini, atau kemungkinan nama programnya berupa santunan untuk ibu hamil atau lainya. "Terkait keputusan atas usulan ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada bupati Badung dan jajaranya," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Badung telah membuat sejumlah program pro rakyat diantaranya pendidikan gratis kepada siswa SD dan SMP, pemberian seragam sekolah lengkap (sepatu, baju, celana, tas sekolah) secara gratis dari pemerintah.

Selanjutnya, Pemkab Badung menanggung penuh seluruh premi kesehatan masyarakat yang berintegrasi dengan JKN-KIS melalui program Karma Badung Sehat (KBS). (WDY)