Nyoman Cendikiawan Kembali Pimpin BKS LPD Bali

Denpasar  (Antara Bali) - Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali, Drs I Nyoman Cendikiawan, SH., MSi kembali terpilih untuk memimpin organisasi itu untuk periode lima tahun lagi, 2017-2022.

"Kami siap melanjutkan kembali memimpin organisasi untuk memperkuat sektor ekonomi dalam mempertahankan seni dan budaya Bali," katanya dalam rapat pengurus BKS LPD Kabupaten se-Bali di Denpasar Rabu.

Dalam rapat yang dihadiri pengurus BKS LPD Kabupaten dan Kota di Pulau Dewata, semua peserta rapat sepakat untuk memilih kembali Nyoman Cendikiawan untuk memimpin BKS LPD Bali sesuai mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pada beberapa waktu lalu, BKS LPD Kota Denpasar dalam Musda yang dihadiri sekitar 36 Ketua LPD, semua pimpinan menyatakan tidak berminat menjadi calon Ketua BKS LPD Bali dan menetapkan agar Nyoman Cendikiawan supaya dipilih kembali berkat keberhasilannya selama ini.

Begitu pula ketua BKS LPD kabupaten lainnya sesuai hasil musyawarah daerahnya masing-masing menghasilkan rumusan yang sama, dan agar disampaikan melalui pemandangan umum anggota pada Musda BKS LPD Bali yang dijadwalkan berlangsung di Buleleng, Bali bagian Utara.

Dalam pertemuan para Pimpinan BKS LPD kabupaten/kota terungkap bahwa Nyoman Cendikiawan mampu mengoptimalkan fungsi dan keberadaan BKS LPD Bali menjadi wadah memperkuat perekonomian di daerah tujuan wisata Pulau Dewata untuk melestarikan seni dan budaya setempat.

Cendikiawan membenarkan bahwa dalam kepemimpinan sejak lima tahun lalu mengupayakan hubungan yang harmonis antara pengurus LPD, desa adat dan masyarakat setempat dalam mengelola perekonomian desa yang tersebar hingga ke pelosok desa.

Pelatihan untuk pengelola LPD terus ditingkatkan, diiringi dengan penambahan wawasan, baik dibidang ekonomi maupun teknologi tepat guna melalui kerja sama saling menguntungkan dengan mitra usahanya maupun perguruan tinggi yang membidangi.

BKS LPD Provinsi Bali yang memiliki 1.433 LPD dengan 8.000 karyawan tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di daerah ini, diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memperkuat perekonomian desa, khususnya desa pakraman. (WDY)