Denpasar (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jendral TNI (Purn) Wiranto menilai, semua pihak mempunyai kepedulian untuk merawat kebhinnekaan di wilayah NKRI.
"Hal itu sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap daerah di Tanah Air," kata Wiranto saat membuka Rakernas ke-2 Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Kuta, Badung, Rabu.
Ia mengatakan, kebhinnekaan (keberagaman/kemajemukan) yang dimiliki Bangsa Indonesia haruslah terus dirawat dan dijaga, sekaligus mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Perbedaan agama, etnis, dan suku bukanlah menjadi musibah ataupun sebagai pemicu konflik. Kebhinnekaan akan membawa kita dalam persatuan yang semakin kuat," ujar Menkopolhukam.
Terkait peran DPRD dalam merawat kebhinnekaan dan mewujudkan keadilan, Wiranto berharap DPRD dapat memberi peran nyata dengan mengeliminasi konflik-konflik yang ada di tengah masyarakat di daerah.
Dengan terciptanya persatuan, maka pembangunan akan berjalan aman dan sekaligus membawa kemakmuran bagi seluruh masyarkat.
Wiranto juga menyampaikan apresiasinya atas komitmen dari para anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk ambil bagian dalam memantapkan Pancasila dan bela negara di seluruh Indonesia.
Anggota ADEKSI diharapkan dapat membantu program bela negara dan pemantapan Pancasila di tengah-tengah masyarakat, terlebih bangsa Indonesia kini sedang menghadapi suatu kondisi mulai muncul kehendak yang mengingkari adanya kebhinnekaan bangsa.
"Mari kita bersama-sama merawat kebhinnekaan dan bersama kita wujudkan keadilan merata bagi setiap daerah di Indonesia," ujar Menko Wiranto.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan, legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan daerah memegang peran penting, karena DPRD merupakan mitra eksekutif dalam merumuskan kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dengan memiliki posisi yang sejajar.
Untuk itu, kedua lembaga hendaknya dapat memelihara dan membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam menjalankan roda pemerintahan daerah untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Legislatif itu partner dari eksekutif, DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
"Sinergitas legislatif-eksekutif dalam penyusunan anggaran yang tepat akan dapat mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat," ujar Gubernur Pastika.
Dengan sembilan program prioritas "Nawa Cita" yang dicanangkan Presiden Jokowi yang dijabarkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Hal itu merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan yang merata di setiap daerah di Indonesia," kata Gubernur Pastika.
Rakernas ke-2 Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia mengusung tema "Peran DPRD dalam Merawat Kebhinnekaan dan Mewujudkan Keadilan Sosial di Daerah".
Gubernur Pastika menilai, tema tersebut sangat stategis dalam menyikapi kondisi bangsa dan negara saat ini. Untuk itu pelaksanaan Rakernas diharapkan dapat menghasilkan aksi-aksi yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan cita-cita yakni mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (WDY)
