Surabaya (Antara Bali) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendorong
pelaku usaha, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), untuk
menggunakan instrumen keuangan syariah dalam membantu permodalan demi
pengembangan usahanya.
Saat menutup Nahdlatul Ulama (NU) Expo di Gedung JX International
Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, Menkeu berharap pelaku usaha warga
Nahdliyin itu sekaligus bisa menjadi motor penggerak ekonomi syariah di
tanah air.
Sri Mulyani mengisahkan, sistem keuangan syariah dikembangkan
pemerintah Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan krisis ekonomi yang
disebabkan oleh sistem keuangan konvensional yang bunganya terbukti
sangat mencekik di tahun 1997.
"Sejak itu, kita buat segala perangkat pendukungnya.
Perundangundangan untuk mendukung penerapan keuangan syariah telah
rampung semuanya pada 2008, mulai dari UU Perbankan Syariah, UU Surat
Berharga Syariah Negara, termasuk merevisi amandemen UU perasuransian,
semuanya sudah kita miliki," terangnya.
Persoalannya, satu dekade berjalan, hingga saat ini, percepatan
ekonomi syariah yang telah dikembangkan pemerintah masih jauh dari yang
diharapkan. Namun Sri Mulyani meyakini, dengan penduduk Indonesia yang
mayoritas muslim, sistem keuangan syariah masih sangat berpotensi besar.
Indikasinya adalah pengalaman pemerintah yang sekarang ini
menerbitkan sukuk, yaitu obligasi berbasis syariah, yang jumlahnya sudah
mencapai lebih dari 200 triliun. "Dan kemarin waktu diterbitkan
terakhir, retail sukuk itu jumlah investornya mencapai 48 ribu orang.
Itu menunjukkan potensi yang luar biasa," katanya.
Saat ini, diakui Sri Mulyani, karena minat masyarakat masih sangat
rendah, instrumen keuangan syariah yang tersedia masih sangat terbatas.
"Keterbatasan instrumen keuangan syariah itu sudah sangat dirasakan oleh
48 ribu investor sukuk retail, mereka mendesak lembaga-lembaga keuangan
untuk memperbanyak instrumen syariah," terangnya.
Untuk itu, mengingat potensinya yang terbuka cukup besar, ke depan
pemerintah melalui kementerian keuangan akan mendorong lebih banyak lagi
lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan untuk lebih menginovasikan
instrumen keuangan syariah, serta lebih memasyarakatkannya secara luas.
"Prospeknya sangat tinggi. Namun kelemahannya biasanya adalah
modalnya masih sangat terbatas. Pengetahuan mengenai apa yang disebut
instrumen keuangan yang kemudian juga dikombinasikan dengan basis
syariah itu masih perlu ditingkatkan. Namun kalau dilihat dari
pengalaman pemerintah, yang sekarang telah menerbitkan sukuk mencapai
lebih dari 200 triliun, itu menunjukkan potensi yang luar biasa,"
ungkapnya.
Maka, kedatangan Menkeu Sri Mulyani di NU Expo salah satunya adalah
mengajak pelaku usaha dari kalangan NU itu untuk menggunakan instrumen
keuangan syariah dalam pengembangan usahanya. "Sekalian juga kita
kenalkan mereka dengan berbagai skema bantuan permodalan pemerintah yang
bunganya murah. Seperti kita punya kredit usaha rakyat (KUR), selain
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang membantu eksportir dari
proses awal hinga akhir," imbuhnya.
Bantuan permodolan KUR maupun LPEI, dikatakan Sri Mulyani, pada
tahun 2017 mendatang, masing-masing memiliki volume aset mencapai Rp100
triliun, yang dapat dikucurkan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah
yang membutuhkan. (WDY)
Menkeu Dorong Penggunaan Instrumen Keuangan Syariah
Sabtu, 24 Desember 2016 20:19 WIB