Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang baru dikukuhkan di Provinsi Bali diharapkan mampu mempersempit ketimpangan ekonomi di Pulau Dewata dan menjawab kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat.
"Walaupun tingkat pengangguran dan kemiskinan (di Bali) lebih baik dari pada nasional, tetapi ketimpangan di sini sama dengan nasional. Perbedaan wilayah selatan, barat dan timur masih besar, ini yang harus diperkecil," kata anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S Soetiono usai menghadiri pengukuhan TPAKD Bali di Denpasar, Senin.
Dia mengharapkan tim yang berada di bawah TPAKD itu harus bersinergi mengidentifikasi kondisi dan masalah, sektor usaha yang potensial dibiayai untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Program percepatan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM, menjadi salah satu prioritas TPAKD mengingat masih banyak pelaku usaha itu yang kurang cukup modal, belum memiliki pasar yang luas hingga minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan.
Belum lagi, penyaluran kredit UMKM dari lembaga jasa keuangan di Provinsi Bali baru mencapai sekitar 18,1 persen dari total nasional atau hanya Rp27,7 triliun per April 2016.
Padahal sektor UMKM berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional dengan menyumbang 60 persen produk domestik bruto dan menyerap 97 persen tenaga kerja.
Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi menjelaskan pihaknya telah merumuskan sasaran pokok dengan menyusun empat prioritas TPAKD, salah satunya meningkatkan ketahanan pangan melalui percepatan penyerapan dan perluasan akses petani padi dan peternak sapi pada program asuransi usaha tani Bali dan asuransi usaha ternak sapi.
Selain itu akselerasi dan dukungan pengembangan 100 desa wisata hingga tahun 2018, kemudian peningkatan akses UMKM dalam mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR), baik oleh bank umum penyalur maupun kemitraan dengan BPR.
Peningkatan jumlah agen dan kualitas program layanan keuangan tanpa kantor untuk inklusi keuangan (laku pandai), pembiayaan untuk usaha rintisan melibatkan bank umum dan lembaga jasa keuangan non-bank serta program bedah rumah.
Terakhir program sosialisasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, di antaranya menabung sejak dini dan program edukasi lembaga jasa keuangan kepada pelajar dan mahasiswa.
Sebagai awal pelaksanaan TPAKD, telah ditandatangani nota kesepahaman antara BNI Kantor Wilayah 8, BPD Bali dengan Perbarindo Bali dalam kerja sama penyaluran KUR.
PT Asuransi Jasa Indonesia Denpasar menyerahkan secara simbolis polis asuransi usaha tani kepada kelompok tani Intaran Barat dan Subak Margaya dan asuransi usaha ternak sapi kepada kelompok tani Lembu Nadi dan Dewi Sari.
Selain itu penyerahan klaim asuransi kepada petani gagal panen sebesar Rp242 juta kepada Kelompok Tani Tingkih Kerep dan Rp180 juta kepada Kelompok Tani Cepik serta klaim asuransi ternak sapi masing-masing kepada dua kelompok yakni Banua Asri dan Mekar Nadi masing-masing sebesar Rp6 juta.
Selain itu aktifasi tabungan simpanan pelajar atau "simpel" sebanyak 37.806 rekening seluruh Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Walaupun tingkat pengangguran dan kemiskinan (di Bali) lebih baik dari pada nasional, tetapi ketimpangan di sini sama dengan nasional. Perbedaan wilayah selatan, barat dan timur masih besar, ini yang harus diperkecil," kata anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S Soetiono usai menghadiri pengukuhan TPAKD Bali di Denpasar, Senin.
Dia mengharapkan tim yang berada di bawah TPAKD itu harus bersinergi mengidentifikasi kondisi dan masalah, sektor usaha yang potensial dibiayai untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Program percepatan akses keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM, menjadi salah satu prioritas TPAKD mengingat masih banyak pelaku usaha itu yang kurang cukup modal, belum memiliki pasar yang luas hingga minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan.
Belum lagi, penyaluran kredit UMKM dari lembaga jasa keuangan di Provinsi Bali baru mencapai sekitar 18,1 persen dari total nasional atau hanya Rp27,7 triliun per April 2016.
Padahal sektor UMKM berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional dengan menyumbang 60 persen produk domestik bruto dan menyerap 97 persen tenaga kerja.
Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Zulmi menjelaskan pihaknya telah merumuskan sasaran pokok dengan menyusun empat prioritas TPAKD, salah satunya meningkatkan ketahanan pangan melalui percepatan penyerapan dan perluasan akses petani padi dan peternak sapi pada program asuransi usaha tani Bali dan asuransi usaha ternak sapi.
Selain itu akselerasi dan dukungan pengembangan 100 desa wisata hingga tahun 2018, kemudian peningkatan akses UMKM dalam mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR), baik oleh bank umum penyalur maupun kemitraan dengan BPR.
Peningkatan jumlah agen dan kualitas program layanan keuangan tanpa kantor untuk inklusi keuangan (laku pandai), pembiayaan untuk usaha rintisan melibatkan bank umum dan lembaga jasa keuangan non-bank serta program bedah rumah.
Terakhir program sosialisasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, di antaranya menabung sejak dini dan program edukasi lembaga jasa keuangan kepada pelajar dan mahasiswa.
Sebagai awal pelaksanaan TPAKD, telah ditandatangani nota kesepahaman antara BNI Kantor Wilayah 8, BPD Bali dengan Perbarindo Bali dalam kerja sama penyaluran KUR.
PT Asuransi Jasa Indonesia Denpasar menyerahkan secara simbolis polis asuransi usaha tani kepada kelompok tani Intaran Barat dan Subak Margaya dan asuransi usaha ternak sapi kepada kelompok tani Lembu Nadi dan Dewi Sari.
Selain itu penyerahan klaim asuransi kepada petani gagal panen sebesar Rp242 juta kepada Kelompok Tani Tingkih Kerep dan Rp180 juta kepada Kelompok Tani Cepik serta klaim asuransi ternak sapi masing-masing kepada dua kelompok yakni Banua Asri dan Mekar Nadi masing-masing sebesar Rp6 juta.
Selain itu aktifasi tabungan simpanan pelajar atau "simpel" sebanyak 37.806 rekening seluruh Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016