Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meluncurkan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Denpasar tahun 2024 yang bertujuan untuk turut mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kota itu.
"Kemudahan akses keuangan hendaknya disertai dengan edukasi dan literasi yang memadai agar pinjaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal," kata Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Balai Subak Lungatad Denpasar, Selasa
Jaya Negara menyampaikan program TPAKD Kota Denpasar tahun 2024 terdiri dari berbagai program prioritas. Diantaranya Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) yang merupakan program peningkatan akses keuangan sektor prioritas pertanian Kota Denpasar.
Kemudian SimPel yang merupakan program simpanan pelajar yang akan menyasar para siswa sekolah umum dan juga madrasah di Kota Denpasar.
Ada juga program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas. Sedangkan program berikutnya yakni SiDarling sebagai program inovasi dalam pengelolaan sampah.
Selanjutnya, ada program yang akan dicanangkan dengan basis digitalisasi yakni program edukasi digital bagi masyarakat oleh Forum Anak Daerah (FAD), kemudian Gen Dental (Generasi Denpasar Digital), program pemanfaatan digitalisasi bagi kalangan siswa.
Terakhir berupa Gerbang Padi (Gerakan Bangkit Pasar Digital) yang berfokus pada pasar di bawah naungan Perumda Pasar Sewaka Dharma agar secara masif menggunakan metode QRIS dalam bertransaksi.
"Tentunya hal ini melalui sinergi dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Kota Denpasar," ucap Jaya Negara.
Baca juga: OJK Bali Nusra luncurkan kredit pembiayaan ke para petani
Sementara itu Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan pemilihan sektor pertanian sebagai fokus program KPSP di Kota Denpasar tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan produk pertanian dalam kota.
"Program KPSP untuk sektor pertanian dan program pengembangan UMKM selaras dengan pilar pengembangan sektor prioritas Ekonomi Kerthi Bali yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Provinsi Bali," ujarnya.
Kristrianti mengapresiasi TPAKD Kota Denpasar yang telah melaksanakan peluncuran program TPAKD di 2024 serta melaksanakan kegiatan edukasi keuangan untuk disabilitas dan juga pelaku UMKM dan petani.
"Sesuai amanat undang-undang dalam inklusi keuangan, seluruh masyarakat harus memperoleh akses keuangan yang sama dan setara. Diperlukan sinergi seluruh pihak untuk menyukseskan program TPAKD," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, juga diserahkan bantuan CSR berupa bibit padi dan traktor kepada petani, PT Bank BPD Bali secara simbolis memberikan Kredit Prioritas Sektor Pertanian, rekening simpel gratis bagi juara 1,2 dan 3 seluruh kelas dan KUR Penyandang Disabilitas senilai Rp50 juta kepada pelaku UMKM disabilitas.
